Jokowi Tinjau Pembangunan Sodetan Kali Ciliwung yang Mangkrak 6 Tahun

Presiden Jokowi meninjau proyek Sodetan Kali Ciliwung, Jakarta Timur, Selasa (24/1/2022). Foto: Nadia Riso/kumparan

Presiden Jokowi meninjau proyek pembangunan Sodetan Kali Ciliwung ke Kanal Banjir Timur (KBT), Selasa (24/1) pagi.

Dalam peninjauan itu, Jokowi didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Pj Gubernur DKI Heru Budi.

Jokowi terlihat sempat berkeliling di sekitar Sodetan Kali Ciliwung bersama Basuki dan Heru. Mereka semua lengkap menggunakan helm keselamatan dan rompi proyek.

Setelah selesai berkeliling di sekitar proyek, Jokowi memberikan keterangan.

"Ini kita kembali ke Ciliwung, kembali ke banjir Jakarta," kata Jokowi.

Presiden Jokowi meninjau proyek Sodetan Kali Ciliwung, Jakarta Timur, Selasa (24/1/2022). Foto: Nadia Riso/kumparan

Eks Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan, penanganan banjir Jakarta tidak bisa sembarangan. Sebab harus ada sinkronisasi dari hulu ke hilir.

"Penanganan banjir Jakarta ini harus dari hulu ke hilir, di hulunya kemarin sudah selesai dibangun Bendungan Ciawi kemudian Bendungan Sukamahi," ucap Jokowi.

Lebih lanjut, Jokowi mengatakan Sodetan Kali Ciliwung ini sudah hampir rampung. Diharapkan proyek ini mampu mengatasi masalah banjir di Jakarta.

"Di bawah, sudah sampai Jakarta masih ada masalah, sekarang sudah ada sebentar lagi mungkin April, Sodetan Ciliwung yang sudah berhenti 6 tahun," kata Jokowi.

"Kita harapkan di April insyaallah sudah selesai, dan ini akan mengurangi banyak sekali lahan genangan, banjir yang ada di Jakarta," kata Jokowi.

Presiden Jokowi meninjau proyek Sodetan Kali Ciliwung, Jakarta Timur, Selasa (24/1/2022). Foto: Nadia Riso/kumparan

Proyek Sodetan Ciliwung dimulai sekitar 2013/2014 lalu, saat DKI Jakarta masih dipimpin Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Dalam proyek sodetan kali Ciliwung, Pemprov DKI Jakarta mendapat tugas untuk pembebasan lahan.

Pembangunan ini memang terkendala lahan. Di era Anies, Pemprov DKI terus bernegosiasi harga lahan agar pembebasan lahan dan pembangunan bisa dilanjutkan.

Namun, belum semua lahan bisa dibebaskan karena masih ada warga yang menolak.

Kepemimpinan dilanjutkan Heru. Heru memilih upaya konsinyasi lewat pengadilan. Jadi warga bisa mengurus lahan yang terdampak langsung ke pengadilan, sambil bangunan mereka ditertibkan.

Pembangunan fisik sodetan dilaksanakan BWSCC yang berada di bawah Kementerian PUPR.