Jokowi: WA Grup TNI-Polri Harus Didisiplinkan, Ada yang Tak Setuju IKN

Presiden Joko Widodo dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan Tahun 2022 dan Peluncuran Taksonomi Hijau Indonesia secara virtual di Istana kepresidenan, Kamis (20/1/2022). Foto: Muchlis Jr/Biro Pers Sekretariat Presiden

Presiden Jokowi menyoroti WhatsApp grup yang dibentuk anggota TNI dan Polri. Jokowi meminta petinggi TNI dan Polri perlu mendisiplinkan WhatsApp grup anggotanya.

Sebab, kata dia, kehadiran WhatsApp grup bisa merugikan. Apalagi jika yang dibicarakan terkait keputusan politik yang telah diambil seperti IKN Nusantara.

"Juga hal kecil-kecil harus mulai didisiplinkan di WA grup. Hati-hati kalau seperti itu diperbolehkan dan diterus-teruskan. Hati-hati," kata Jokowi saat membuka Rapat Pimpinan TNI dan Polri Tahun 2022 di Jakarta Timur, Selasa (1/3).

"Misalnya berbicara mengenai IKN, enggak setuju IKN apa. Itu sudah diputuskan pemerintah dan sudah disetujui DPR. Kalau di dalam disiplin TNI-Polri sudah bisa tidak diperdebatkan. Kalau di sipil silakan," lanjutnya.

Untuk menghindari hal-hal tersebut, Jokowi meminta TNI dan Polri meningkatkan kedisiplinan mulai dari hal-hal kecil. Apalagi kedisiplinan TNI dan Polri berbeda dengan sipil.

"Karena disiplin TNI-Polri itu berbeda dengan sipil dan dibatasi oleh aturan pimpinan. Di seluruh dunia tentara punya aturan sendiri. Kitab undang-undang hukum disiplin tentara yang intinya adalah kesetiaan tegak lurus," ujarnya.

Lebih lanjut, Jokowi mengungkapkan TNI dan Polri tidak ambil andil dalam urusan demokrasi. Sehingga TNI dan Polri diminta untuk berbenah dan meningkatkan kedisiplinan nasional.

"Yang namanya disiplin tentara, yang namanya disiplin di kepolisian itu berbeda dengan masyarakat sipil. Sangat beda sekali. Tidak bisa yang namanya tentara, yang namanya polisi ikut dalam urusan demokrasi. Di tentara itu enggak ada demokrasi," tegasnya.

Menurutnya, tentara dan polisi tidak bisa berbuat seenaknya atas nama demokrasi. Sebagai contoh, ia mengatakan tentara dan polisi tidak bisa asal memanggil penceramah lalu mengatasnamakan demokrasi.

"Sekali lagi di tentara, di polisi tidak bisa begitu. Harus dikoordinir oleh kesatuan, hal-hal kecil tadi, makro dan mikronya. Tahu-tahu mengundang penceramah radikal. Nah, hati-hati," pungkasnya.