kumparan
News20 Oktober 2019 10:01

Kalah Voting Brexit, PM Inggris Kirim Surat Tanpa Tanda Tangan ke UE

Konten Redaksi kumparan
PM Inggris Boris Johnson
PM Inggris Boris Johnson Foto: AFP/Tolga Akmen
Perdana Menteri Inggris Boris Johnson kalah dalam voting di parlemen untuk menentukan nasib Brexit, Sabtu (19/10). Johnson mengabulkan hasil voting tersebut dengan mengirim surat permohonan menunda Brexit ke Uni Eropa (UE). Namun dia setengah hati, suratnya tanpa tanda tangan.
ADVERTISEMENT
Diberitakan Reuters, Johnson dalam voting pertama Parlemen Inggris sejak Perang Falkland 1982 itu kalah 306-322 dari mereka yang menolak perjanjian baru dengan Uni Eropa. Sebelumnya Johnson telah menyepakati perjanjian dengan UE agar Inggris bisa keluar dari organisasi tersebut pada 31 Oktober.
Namun sebelum menjadi undang-undang, kesepakatan tersebut harus terlebih dulu mendapat persetujuan parlemen. Hasilnya, parlemen tidak menyetujui kesepakatan baru Johnson, terutama soal nasib Irlandia Utara pasca-Brexit. Mereka meminta agar UE kembali menunda Brexit hingga 31 Januari 2020.
PM Inggris Boris Johnson dalam debat Brexit di parlemen.
PM Inggris Boris Johnson dalam debat Brexit di Parlemen. Foto: Reuters/UK Parliament/Jessica Taylor
Berdasarkan mandat tersebut, Johnson mau tidak mau harus mengirimkan surat permohonan penundaan Brexit kepada UE. Namun dia menolak menandatangani surat untuk Presiden UE Donald Tusk itu.
Mengiringi surat tersebut, Johnson mengirim dua surat lainnya yaitu salinan undang-undang penundaan Brexit atau Benn Act, dan surat ketiga yakni penjelasan Johnson bahwa dia tidak menginginkan penundaan lagi.
ADVERTISEMENT
"Saya telah menjelaskan sejak menjadi Perdana Menteri dan menjelaskan kepada parlemen lagi hari ini pandangan saya, dan posisi pemerintah, bahwa penundaan akan merusak kepentingan Inggris dan mitra Uni Eropa kami, dan hubungan di antara kami," kata Johnson dalam surat ketiga.
Voting Brexit di Parlemen Inggris
Voting Brexit di Parlemen Inggris Foto: Reuters/UK Parliament/Jessica Taylor
Brexit atau British Exit adalah hasil referendum rakyat pada 2016 yang menghasilkan kesepakatan bahwa Inggris harus keluar dari Uni Eropa. Ini adalah kali ketiga parlemen Inggris meminta perpanjangan Brexit setelah beberapa kali melewati tenggat waktu.
PM Inggris sebelumnya, Theresa May, juga menemui jalan terjal ketika bernegosiasi soal Brexit dengan parlemen yang berujung pengunduran dirinya. Sejak terpilih PM pada Juli lalu, Johnson telah berjanji Inggris akan keluar dari UE pada 31 Oktober, dengan cara apapun.
ADVERTISEMENT
Salah satu hasil kesepakatan Johnson dan UE yang menuai penolakan adalah adanya pemeriksaan bea cukai atas barang yang masuk ke Irlandia Utara dari Irlandia.
Aksi Demo pro-referendum Brexit jilid dua
Aksi Demo pro-referendum Brexit jilid dua Foto: AFP/Tolga Akmen
Sikap Johnson yang tidak ingin meneken surat kepada UE ditanggapi sinis oleh politisi oposisi. Menurut mereka, Johnson merasa berada di atas hukum dan menghina parlemen.
"Penolakannya yang kekanak-kanakan untuk menandatangani surat itu mengonfirmasi sangkaan kami bahwa Johnson adalah orang arogan yang merasa di atas hukum," kata John McDonnell, oposisi dari Partai Buruh.
Aksi Demo pro-referendum Brexit jilid dua
Aksi Demo pro-referendum Brexit jilid dua Foto: Reuters
Sementara itu di luar gedung parlemen sekitar 100 ribu orang menggelar aksi mendesak dilaksanakannya referendum Brexit ulangan. Mereka mengaku gembira parlemen menolak rencana Johnson.
Presiden UE Donald Tusk menolak berkomentar soal surat tanpa tanda tangan Johnson. Namun dia mengatakan akan berunding dengan 27 pemimpin Uni Eropa soal penundaan Brexit.
ADVERTISEMENT
Tulisan ini berasal dari redaksi kumparan. Laporkan tulisan