Kamala Harris Kunjungi Filipina, Pulihkan Kerja Sama Aliansi Keamanan dengan AS

Calon wakil presiden dari Partai Demokrat AS Senator Kamala Harris (D-CA) setibanya di Bandara Internasional Hartsfield-Jackson, sebelum menghadiri acara kampanye di Atlanta, Georgia, AS, Jumat (23/10). Foto: Dustin Chambers/REUTERS

Wakil Presiden Amerika Serikat, Kamala Harris, pada Senin (21/11) akan melawat ke Filipina. Pertemuan dengan Presiden Ferdinand Marcos Jr yang baru terpilih jadi fokus utama pertemuan.

Lawatan ini menjadikan Harris sebagai pejabat tertinggi AS yang pernah mengunjungi Manila sejak Marcos terpilih sebagai presiden pada Juni lalu.

Rangkaian kunjungan Harris ke kawasan Asia Tenggara ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan antarnegara sekutu lama.

Tujuan tersebut tak lepas pula sebagai bagian dari upaya AS untuk menghilangkan keraguan soal komitmennya terhadap Asia-Pasifik — di tengah meluasnya pengaruh China di kawasan tersebut.

Sebelumnya, hubungan antara Washington dan Manila sempat merenggang di bawah pemerintahan eks Presiden Rodrigo Duterte yang condong kepada China. Duterte menjabat sebagai Presiden Filipina pada periode 2016-2022.

Dengan bergantinya pemerintahan Manila saat ini, Washington kembali berusaha meningkatkan aliansi di bidang keamanannya bersama presiden baru untuk menghadapi ketegangan regional yang muncul di kawasan Asia-Pasifik akibat konflik Taiwan-China.

Tentara Amerika Serikat saat melakukan latihan di Filipina. Foto: AFP/TED ALJIBE

Aliansi di bidang keamanan tersebut mencakup pembahasan perjanjian pertahanan gabungan yang dikenal sebagai The Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA) dan ditandatangani oleh kedua negara pada 2014.

Perjanjian ini memungkinkan angkatan militer AS untuk menyimpan peralatan dan pasokan pertahanannya di beberapa pangkalan militer Filipina — termasuk memungkinkan pasukan AS mengakses lima pangkalan militer yang ada di negara itu.

Di bawah kepemimpinan Duterte, perkembangan EDCA terhenti. Tetapi, sekarang Washington dan Manila sepakat menyatakan dukungan untuk mempercepat pengimplementasiannya di tengah tindakan China yang semakin asertif.

Berbicara kepada wartawan dengan syarat anonimitas menjelang pertemuan Harris dengan mitranya Sara Duterte, seorang otoritas AS membenarkan informasi ini.

“Kami telah mengidentifikasi lokasi-lokasi baru dan telah memulai proses dengan Filipina untuk menyelesaikannya,” ungkap dia, seperti dikutip dari AFP.

“Amerika Serikat telah mengalokasikan lebih dari USD 82 juta (Rp 1,3 triliun) untuk implementasi [dari pangkalan yang ada] dan lebih banyak lagi yang sedang dalam perjalanan,” imbuhnya.

Melawat ke Perairan Sengketa di Laut China Selatan

Dalam agendanya kali ini, Harris pada Selasa (22/11) dijadwalkan turut mendatangi provinsi Pulau Palawan di Filipina, yang terletak di sepanjang perairan di Laut China Selatan yang diperebutkan.

China mengeklaim kedaulatannya atas hampir seluruh perairan laut itu — sementara di saat bersamaan Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei Darussalam memiliki klaim yang tumpang tindih atas sebagian wilayah dari laut tersebut.

Meski putusan pengadilan internasional pada 2016 telah menyebut klaim Beijing atas kedaulatan laut itu tidak berdasar hukum, tetapi putusan itu tetap diabaikan.

Bendera Filipina berkibar dari BRP Sierra Madre, di Laut China Selatan, 29 Maret 2014. Foto: Erik De Castro/REUTERS

Menyikapi hal ini, Harris dalam lawatannya ke Pulau Palawan akan turut mengunjungi anggota Pasukan Penjaga Pantai Filipina. Mereka akan bertemu secara tatap muka di atas salah satu dari dua kapal penjaga pantai terbesar di negara itu.

“Dia [Harris] akan menegaskan kembali kekuatan aliansi dan komitmen kami untuk menegakkan tatanan berbasis aturan internasional di Laut Cina Selatan dan Indo-Pasifik yang lebih luas,” kata otoritas AS, menggunakan istilah AS untuk menyebut kawasan Asia-Pasifik.

Selain itu, selama lawatan Harris ke Filipina terdapat pula inisiatif lain yang akan diluncurkan — negosiasi untuk pakta nuklir sipil antara Washington dan Manila. Negosiasi ini dapat mengarah pada penjualan reaktor nuklir AS ke negara yang rawan bencana tersebut di masa depan.

Presiden terpilih Filipina Ferdinand Marcos Jr. tiba di markas besarnya di Kota Mandaluyong, Metro Manila, Filipina, 23 Mei 2022. Foto: Lisa Marie David/REUTERS

Marcos adalah pendukung kuat energi terbarukan dan telah menegaskan perlunya mempertimbangkan kembali pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir di negaranya.

Tetapi, sebelum AS menjual peralatan nuklirnya ke Filipina, kedua negara harus terlebih dahulu menandatangani pakta nuklir sipil yang dikenal sebagai ‘123 Agreement’.

Perjanjian ini mengacu pada Bagian No. 123 dari UU Energi Atom AS 1954 di mana secara umum mengharuskan penandatanganan perjanjian kerja sama nuklir yang digunakan untuk tujuan damai atau sipil sebelum mentransfer peralatan nuklir. Perjanjian ini bersifat bilateral, sebelumnya telah disepakati oleh AS dan India pada 2008.