Kapolda Jabar Dapat Laporan Potongan Bansos di Karawang dan Tasik

kumparanNEWSverified-green

ยทwaktu baca 2 menit

comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Kapolda Jabar Irjen Pol Ahmad Dofiri. Foto: Rachmadi Rasyad/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Kapolda Jabar Irjen Pol Ahmad Dofiri. Foto: Rachmadi Rasyad/kumparan

Kapolda Jawa Barat, Irjen Ahmad Dofiri, mendapat laporan adanya dugaan pemotongan dana bantuan sosial tunai di Karawang dan Tasikmalaya.

Dofiri menegaskan, polisi bakal menindak pelaku jika sudah ditemukan bukti kuat.

"Ini adalah keliru. Kita sudah bersepakat dengan Pak Kajati kita harus tangani dan kita tindak. Ke depannya sudahlah bagikan sesuai dengan peruntukannya," kata Dofiri melalui konferensi pers secara virtual, Selasa (10/8).

kumparan post embed

Dari informasi dihimpun, warga di Desa Kurnibakti, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya, harusnya menerima Rp 600 ribu. Namun, nominal yang diterima hanya senilai Rp 500 ribu sehingga ada dugaan dipotong Rp 100 ribu.

Sedangkan dari penyelidikan sementara, kasus di Karawang ditengarai ada kekeliruan. Informasi yang dihimpun, dana bantuan sosial tunai yang dipotong di Kabupaten Karawang mencapai 50 persen.

"Di Karawang telak karena pemotongan dengan alasan dana COVID yang kurang. Di Tasik ada kesepakatan dengan warganya," ujar dia.

"Di Tasikmalaya ada kesepakatan dengan warganya contoh misalkan yang terdaftar 10, sementara warganya ada 15. Kalau 10 kilogram dibagi ke 15 jumlahnya nggak 10 kilogram. Itu kesepakatan bersama. Tapi mungkin ada yang belum satu dua orang yang mempertanyakan," lanjut dia.

Warga menunjukkan uang bantuan sosial tunai atau BST usai mengambil di ATM Bank DKI, Jakarta, Selasa (20/7/2021). Foto: Rivan Awal Lingga/ANTARA FOTO

Kajati Jabar Asep Nana Mulyana mengaku sudah berkoordinasi dengan Polda Jabar terkait dugaan pemotongan bantuan sosial tersebut. Selain melakukan penindakan, pihaknya juga bakal melakukan pengawasan dan mengedukasi agar penyaluran bantuan bisa tepat sasaran.

"Tidak hanya menindak, tapi monitoring, mengedukasi dan melakukan pendampingan agar tetap sasaran dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jangan membuat kegaduhan baru terkait dengan PPKM ini. Kami akan mengawal penyaluran bansos," ungkap dia.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat jumpa pers virtual terkait distribusi vaksin dari Gedung Pakuan, Kota Bandung, Rabu (4/8/2021). Foto: Yogi P/Biro Adpim Jabar

Sementara Gubernur Jabar, Ridwan Kamil, memastikan akan melakukan pembinaan dan edukasi ke masyarakat agar bantuan sosial bisa tepat sasaran.

Pria yang akrab disapa Emil itu menegaskan bahwa pemotongan sekecil apa pun ialah bentuk pelanggaran.

"Kita juga lakukan pembinaan agar tidak ada terulang. Agar tidak terjadi viral, mayoritas aman. Laporan terkait pemotongan sedikit, tapi apapun itu adalah pelanggaran," kata dia.