Kapolda Metro Siap Amankan Reuni 212: Peserta Sekitar 10 Ribu Orang

Suasana Reuni 212 di Monumen Nasional, Jakarta Pusat, Minggu (2/12/2018). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Kapolda Metro Jaya Irjen Gatot Eddy Pramono menyatakan siap mengamankan Reuni 212. Kegiatan tersebut rencananya diselenggarakan di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Senin (2/12).

Polisi sudah mengantongi informasi seputar jumlah peserta. Ia mengatakan kemungkinan ada 10 ribu orang yang akan hadir di Reuni 212.

"Sudah siap semuanya. Ya lebih kurang ya, lebih kurang kalau kami informasikan 10 ribu orang (peserta Reuni 212). Pengamanan enggak ada yang spesial," ujar Gatot setelah acara gowes bersama anggota TNI dan Pemprov DKI di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Sabtu (30/11).

Gatot telah berkomunikasi dengan panitia Reuni 212. Menurutnya, kegiatan tersebut tidak akan disusupi agenda lainnya.

"Saya sudah mengatakan bahwa ini kegiatan keagamaan dan kami sudah berkoordinasi dengan panitianya. Mereka tidak melaksanakan (hal) lain selain kegiatan keagamaan," tutur Gatot.

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Gatot Eddy Pramono. Foto: Abyan Faisal Putratama/kumparan

Kegiatan Reuni 212 akan dilaksanakan Senin (2/12) mulai pukul 02.00 hingga 08.00 WIB.

Sebelumnya, Ketua panitia Reuni 212, Awit Mashuri, menyebut mendesak kepulangan Imam besar FPI Rizieq Syihab adalah salah satu agenda dari acara. Ia berpendapat Rizieq kini tengah diasingkan.

"Melalui acara reuni yang ketiga ini kita mendesak kepada semua pihak untuk menghentikan pengasingan politik terhadap imam besar umat Islam Indonesia Habib Rizieq Syihab. Jangan langgar HAM beliau selaku warga negara Indonesia," kata Awit di Gedung Dewan Dakwah Islam Indonesia, Senen, Jakarta Pusat, Jumat (29/11).

Ketua FPI Sobri Lubis menambahkan di Reuni 212 juga akan ada desakan untuk memproses hukum Sukmawati Soekarnoputri. Hal ini terkait dengan pernyataannya yang membandingkan antara Nabi Muhammad dengan Sukarno.

"Kami meminta kepada pihak kepolisian untuk segera memproses Ibu Sukmawati Soekarnoputri sebagaimana hukum yang berlaku di negara ini. Jangan sampai negara bertindak tidak adil dalam penegakan hukum," sambung dia.