Kasus Corona RI Diprediksi Akan Terus Naik, Perpanjangan PPKM Dinilai Wajar

kumparanNEWSverified-green

·waktu baca 2 menit

google
Ikuti kumparan di Google
info
Jadikan kumparan sebagai preferensi terpercayamu di Google
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Polri lakukan pembatasan mobilitas masyarakat pada masa PPKM Darurat di Perbatasan antara Kota dan Kabupaten Bekasi. Foto: Twitter/@tmcrestrobekasi
zoom-in-whitePerbesar
Polri lakukan pembatasan mobilitas masyarakat pada masa PPKM Darurat di Perbatasan antara Kota dan Kabupaten Bekasi. Foto: Twitter/@tmcrestrobekasi

Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), Dr Hermawan Saputra, mengatakan Indonesia saat ini tidak baik-baik saja. Hal ini dikarenakan dalam beberapa pekan terakhir, angka kasus corona RI sangat buruk.

Melihat hal itu, Hermawan menilai Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat dianggap sebagai hal yang wajar. Meski nantinya di lapangan akan mendatangkan protes dari masyarakat karena kebijakan ini sangat berpengaruh pada situasi ekonomi banyak orang.

“Berdasarkan data hari kemarin, angka positif aktif kita lebih dari 500 ribu dari total kumulatif 2,78 juta kasus. Angka suspek lebih dari 220 ribu kasus suspek, di mana specimen rate sekitar 250 ribu. Nah, dari situasi yang ada, untuk efektivitas PPKM Darurat memang sama sekali belum bisa dilihat dari angka itu,” papar Hermawan dalam diskusi Polemik Trijaya, Sabtu (17/7).

kumparan post embed

Menurut Hermawan, karena angka positif aktif RI masih luar biasa tinggi dan terjadi over-capacity di seluruh rumah sakit rujukan COVID-19 di Pulau Jawa, maka dalam beberapa waktu ke depan angka kasus kita akan terus meningkat, dan bahkan terus mencetak rekor-rekor baru.

“Jika dikaitkan angka-angka ini dengan PPKM Darurat, sama sekali belum. Jadi kami melihat wajar dan pantas untuk Pemerintah memperpanjang PPKM,” tegasnya.

Polisi razia pedagang di Banten saat PPKM Darurat. Foto: Dok. Istimewa

Hermawan menilai, jika ada yang berkata penerapan PPKM selama dua pekan terakhir ini efektif, hal tersebut dikarenakan mereka hanya melihatnya dari penurunan mobilitas warga, bukan dari angka-angka kasus di atas.

“Banyak yang bilang efektif, tapi baru melihatnya dari proxy variable yaitu mobilitas. Seperti di DKI itu terjadi penurunan mobilitas, di luar wilayah DKI, tapi itu variable proxy: Perilaku, mobilitas. Bukan variabel epidemiologi. Angka-angka inilah sedang dibahas,” pungkas Hermawan.

Seperti diketahui, penambahan kasus harian COVID-19 Indonesia pada Kamis (16/7) mencapai 54.000 kasus. Bahkan, kematian dalam 24 jam terakhir melesat hingga 1.205 jiwa.

Grafik kasus dan kematian akibat COVID-19 Indonesia menunjukkan peningkatan yang eksponensial, meskipun PPKM Darurat dengan pembatasan mobilisasi ketat sudah diterapkan selama 14 hari penuh. Pemerintah berencana untuk memperpanjang PPKM hingga akhir Juli mendatang.