Penyebab Penolakan Terhadap PPKM: Hoaks dan Tak Ada Sistem Informasi Terpadu
PerbesarPemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat (PPKM Darurat) kini telah memasuki hari ke-14. Tetapi, gesekan keributan di masyarakat masih saja terus terjadi terkait PPKM ini.
Sosiolog dari Universitas Indonesia, Daisy Indira Yasmine, menjelaskan salah satu penyebab penolakan atau resistensi terhadap kebijakan pemerintah ini adalah masih menyebar luasnya hoaks di masyarakat.
“Persoalan kita cukup rumit. Selain virus yang sedang kita lawan ini, COVID-19, tapi di sisi lain kita ada virus hoaks,” ungkapnya dalam diskusi virtual Polemik Trijaya, Sabtu (17/7).
Menurut Daisy, hoaks ini akan sangat menghambat berjalannya program PPKM Darurat yang pada esensinya bertujuan untuk menciptakan kebaikan dan keselamatan bersama.
Ia menyorot kondisi literasi digital masyarakat Indonesia yang saat ini masih cenderung rendah ke sedang. Tentunya ini menyebabkan kesulitan untuk menyaring informasi, sehingga malah termakan hoaks.
“Itu jadi ancaman. Bahkan terkadang kita terjebak di hoaks yang bahkan kita tidak tahu,” imbuhnya.
Lebih lanjut, penyebab lainnya dari gesekan keributan masyarakat mengenai PPKM Darurat ini adalah belum adanya jejaring sosial yang membuat masyarakat kuat dan bukan rentan.
“Kita punya catatan banyak tentang bagaimana informasi itu [soal PPKM Darurat bisa diakses oleh warga, kita belum punya sistem informasi terpadu yang mudah dan simpel dan bisa diakses masyarakat. Masih ada ketimpangan,” jelasnya.
Maka, dengan tidak adanya akses informasi mudah ke masyarakat, hoaks menjadi sangat mudah untuk menyebar dan akhirnya dipercaya oleh masyarakat.
Daisy dan para ahli sosiolog menyatakan, setiap kebijakan masyarakat itu harus selalu diikuti dengan informasi yang mudah dipahami untuk disalurkan kepada warga luas.
Resistensi mengenai kebijakan baru disebut merupakan hal yang wajar, oleh karena itu perlu dipersiapkan prosedur yang jelas bagi komunitas terdampak pandemi.
“Soal pelaksanaan, saya setuju setiap kebijakan masyarakat itu harus disertai manual atau SOP yang lengkap bahkan sebelum kebijakan diluncurkan ke publik. Agar masyarakat bisa prepare. Itu penting dilakukan,” ujar Daisy.