Kata Mereka soal Jokowi yang Ancam Reshuffle

Presiden Jokowi memberikan pengarahan kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Foto: Agus Suparto

Presiden Jokowi murka di depan para menterinya saat membuka sidang kabinet di Istana Kepresidenan 18 Juni lalu. Dalam video yang diunggah pada 28 Juni itu, Jokowi tampak menegur para menterinya yang kinerjanya dinilai kurang maksimal selama pandemi.

Bahkan, dalam kesempatan itu, Jokowi mengancam akan merombak jajarannya jika tidak ada peningkatan kualitas kerja selama pandemi. Selain itu, Jokowi juga mengancam bisa saja membubarkan lembaga.

Menanggapi hal itu, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menganggap ancaman Jokowi sebagai hal yang wajar. Hasto menilai, ancaman itu merupakan hak prerogatif Jokowi sebagai seorang presiden dan menjadi evaluasi kinerja kementerian lembaga yang ada.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto saat menyampaikan keterangan pers di kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu (15/1). Foto: ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto

"Reshuffle kabinet selain menjadi hak prerogatif Presiden, juga sebagai instrumen yang dipakai untuk melakukan evaluasi atas kinerja menteri," kata Hasto dalam keterangan tertulisnya, Senin (29/6).

Hal senada juga dilontarkan partai pengusung pemerintah lainnya, NasDem. Wakil Ketua Umum DPP NasDem, Ahmad Ali, menilai sebagai manusia biasa, kemarahan Presiden dapat dimaklumi.

"Ya pimpinan marah sama anak buah wajar-wajar saja, manusiawi itu. Presiden juga kan punya marah punya senang punya sebagai manusia biasa," kata Ali saat dimintai tanggapan, Senin (29/6).

"Saya pikir itu juga salah satu cara dia untuk memotivasi pembantunya supaya lebih greget lagi, lebih bergairah lagi untuk memenuhi ekspektasi bapak Presiden," imbuh Ketua Fraksi NasDem DPR itu.

Sementara itu, Wakil Ketua Fraksi PAN Saleh Daulay mengatakan Jokowi memang terlihat sangat kecewa dengan kinerja kabinetnya dalam menghadapi corona. Padahal, pandemi corona memiliki implikasi yang luas, salah satunya tingkat pengangguran yang semakin tinggi.

"Presiden Jokowi sungguh-sungguh marah dan kecewa. Menurut penilaian presiden, capaian para pembantunya ini belum ada yang memuaskan. Bahkan, jauh di bawah harapan beliau. Implikasinya kan luas. Termasuk pada tingkat ekonomi masyarakat. Presiden juga khawatir betul dengan tingkat pengangguran yang semakin tinggi," kata Saleh dalam keterangannya, Senin (29/6).

Presiden Joko Widodo didampingi Wapres Ma'ruf Amin berfoto bersama jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju yang baru dilantik dengan didampingi istri dan suami mereka di Istana Merdeka, Jakarta Foto: ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

Sinyal reshuffle dari Jokowi juga dikomentari oleh GP Ansor Jawa Timur. Ketua PW GP Ansor Jawa Timur, H Syarif Syauqi, menilai salah satu menteri yang pantas dicopot dari jabatannya adalah Menag Fachrul Razi yang dinilai tidak memiliki akselerasi program penanganan COVID-19, khususnya di pesantren dan madrasah.

"Menag Fachrul Razi kami nilai tidak ada keberpihakan kepada Pesantren dan Madrasah dalam upaya bersama mencegah sebaran COVID-19 dan mengedukasi publik. Bahkan secara gamblang membiarkan sama sekali pesantren tanpa ada pendampingan dalam menghadapi new normal," ujar Syafiq Syauqi.

Sedangkan anggota Komisi II DPR Fraksi PDIP Johan Budi justru ingin agar Mendagri Tito Karnavian tak ikut kena reshuffle. Hal itu ia lontarkan saat rapat kerja dengan Mendagri Tito Karnavian di DPR, Senin (29/6).

"Saya usul, kita juga usul agar Pak Mendagri tak di-reshuffle saya kira. Soalnya saya dengar akan ada reshuffle," ujar Johan Budi di Ruang Rapat Komisi II DPR.

Pernyataan Johan itu merespons sikap Komisi II yang akan menegur keras Menkumham Yasonna Laoly, karena dua kali tidak hadir rapat soal Perppu Pilkada, sementara Tito rajin hadir.

Namun, mantan pimpinan KPK itu tak menjelaskan alasan dia meminta agar Jokowi tak me-reshuffle Tito.

(Simak panduan lengkap corona di Pusat Informasi Corona)

***

Yuk! bantu donasi atasi dampak corona.