Kejagung Efisiensi Anggaran, Pangkas Biaya Perjalanan Dinas Rp 399 Miliar

Ilustrasi Kejaksaan Agung RI. Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan efisiensi anggaran sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Alokasi anggaran yang dipangkas adalah untuk perjalanan dinas senilai Rp 399 miliar.

"Ada (efisiensi) anggaran semua perjalanan dinas diblokir 50%. Besarannya Rp 399,4 M," kata Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar, kepada wartawan, Selasa (4/2).

Karena efisiensi ini, Harli menjelaskan, kegiatan yang mengharuskan untuk dilakukan perjalanan dinas akan digantikan melalui daring.

"Solusinya kegiatan-kegiatan dilaksanakan dengan daring," ungkapnya.

Harli berharap, pemangkasan anggaran ini tidak berdampak pada kinerja Korps Adhyaksa ke depannya.

Presiden Prabowo Subianto memangkas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 306,69 triliun. Hal ini diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang ditandatangani pada 22 Januari 2025.

Dalam Inpres tersebut, Presiden memberikan arahan kepada para Menteri Kabinet Merah Putih, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, kepala lembaga pemerintah non-kementerian, pimpinan kesekretariatan lembaga negara, gubernur, serta bupati dan wali kota untuk meninjau ulang penggunaan anggaran secara efisien.

Penghematan yang diinstruksikan mencapai Rp 306,69 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp 256,1 triliun merupakan efisiensi belanja kementerian/lembaga, sementara Rp 50,59 triliun berasal dari transfer ke daerah.