Kejagung Serahkan Penyidikan Kasus Dugaan Korupsi LNG di Pertamina ke KPK

Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta. Foto: Kejaksaan Agung RI

Kejaksaan Agung menyerahkan penyidikan perkara dugaan indikasi fraud dan penyalahgunaan kewenangan dalam kebijakan pengelolaan LNG Portofolio di PT Pertamina (Persero) ke KPK.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung RI, Leonard Eben Ezer Simanjuntak, menyebut penyelidikan perkara itu sudah dilakukan sejak 22 Maret 2021. Diduga ada indikasi fraud dan penyalahgunaan kewenangan dalam kebijakan pengelolaan LNG Portofolio di PT Pertamina (Persero).

"Saat ini tim penyelidik telah selesai melakukan penyelidikan untuk selanjutnya dinaikkan ke tahap penyidikan," kata Leonard dikutip dari Antara, Selasa (5/10).

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak. Foto: Humas Kejagung/HO ANTARA

Namun, berdasarkan hasil koordinasi dengan KPK, lembaga antirasuah itu juga tengah mengusut perkara yang sama. Guna menghindari terjadinya tumpang-tindih dalam penanganan perkara, Kejaksaan Agung RI menyerahkan perkara itu kepada KPK.

"Kejaksaan Agung RI mempersilakan dan tidak keberatan untuk selanjutnya KPK dapat melakukan penyidikan terhadap perkara dugaan tindak pidana korupsi dimaksud," ujar Leonard.

Leonard belum menjelaskan lebih detail mengenai perkara tersebut. Sementara KPK pun belum memberikan pernyataan.

Pada Februari 2021, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR RI, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan bahwa perseroan mengkaji ulang rencana pembelian LNG dari Mozambique LNG1 Company Pte Ltd sebesar 1 juta ton LNG per tahun (MTPA) atau sekitar 17 kargo per tahun mulai akhir 2024 atau awal 2025 selama periode 20 tahun.