Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2025 ยฉ PT Dynamo Media Network
Version 1.98.2
Kejagung Sita Uang Rp 565 Miliar Terkait Kasus Korupsi Impor Gula
25 Februari 2025 15:25 WIB
ยท
waktu baca 2 menit
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
"Tim penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan RI telah melakukan penyitaan uang sebanyak Rp 565.339.071.925,25," kata Dirdik Jampidsus Kejagung, Abdul Qohar, dalam jumpa pers, Selasa (25/2).
Qohar mengungkapkan, uang tersebut disita dari 9 tersangka yang merupakan para petinggi perusahaan gula swasta. Berikut rinciannya:
ADVERTISEMENT
Qohar mengungkapkan, uang tersebut dikembalikan oleh para tersangka secara sukarela.
"Uang dari 9 tersangka yang telah disita oleh penyidik tersebut dengan total sejumlah Rp 565.339.071.000.925,25 dititipkan di rekening penampungan lain pada Jampidsus di Bank Mandiri," ungkapnya.
Dalam kasus ini, Kejagung telah menetapkan 11 orang sebagai tersangka, termasuk mantan Mendag Tom Lembong. Mereka diduga melakukan impor gula tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Tom sebelumnya juga sudah mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Jakarta Selatan. Namun, Gugatan Praperadilan Tom ditolak oleh Majelis Hakim PN Jakarta Selatan karena status tersangka yang disematkan kepadanya oleh Kejagung sudah sah dan sesuai aturan hukum.
Perbuatan Tom Lembong dkk diduga telah merugikan keuangan negara hingga Rp 578.105.411.622,47.
ADVERTISEMENT
Atas perbuatannya, Tom Lembong dkk dijerat dengan Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 Juncto Pasal 18 UU Tipikor Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.