Kejagung Titip 200 Ribu Hektare Lahan Sita Kasus Duta Palma ke Kementerian BUMN

Jaksa Agung ST Burhanuddin bersama Menteri BUMN Erick Thohir di Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (18/2/2025). Foto: Jonathan Devin/kumparan

Kejaksaan Agung menitipkan lahan seluas 200 ribu hektare ke Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Lahan tersebut merupakan hasil sitaan terkait kasus dugaan korupsi korupsi kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit PT Duta Palma Group.

Hal tersebut diungkapkan Jaksa Agung ST Burhanuddin usai bertemu dengan Menteri BUMN Erick Thohir di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (18/2).

"Hasil sitaan Kejaksaan untuk PT Duta palma ini luasannya sekarang sekitar 200 ribu hektare dan kami dari tim penyidik itu akan mengupayakan bahwa aset ini supaya bisa sementara, untuk penitipannya kami akan serahkan ke Pak Menteri BUMN," kata Burhanuddin.

Burhanuddin melanjutkan, lahan ini sengaja dititipkan agar lahan tersebut bisa tetap dikelola dengan baik. Sehingga tak terjadi penurunan harga.

"Karena ini kan perkara ini belum final, jadi belum ada keputusan akhir, dan sementara ini pengelolaannya kan masih oleh Duta Palma. Dan untuk kelangsungan, jangan terjadi apa-apa mungkin pengurangan produk atau apa pun, terhadap barang bukti ini kami titipkan," ujar dia.

Erick Thohir menyambut baik langkah yang dilakukan Kejagung. Ia pun setuju agar lahan tersebut tetap bisa dikelola dengan baik sebagai upaya pemulihan aset.

"Kami tidak mengimprovisasi seperti apa kinerja perusahaan, tetapi kami justru dibalik bagaimana menjaga asset recovery ini tidak menurun," ungkap Erick.

"Lalu juga jangan sampai juga karena ini tidak bertuan, akhirnya banyak barang-barang yang masuk ke pasaran secara ilegal ataupun bahkan nanti dikirim ke luar negeri secara ilegal, karena tidak ada istilahnya yang menjaga," tambah dia.

Kasus korupsi ini telah menjerat bos Duta Palma Group, Surya Darmadi. Kejagung juga melakukan pengembangan dan menetapkan 7 korporasi sebagai tersangka.

Mereka diduga melakukan perbuatan melawan hukum dalam kegiatan usaha kelapa sawit yang di kawasan hutan Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Riau, serta pencucian uang.

Total Kejagung telah menyita sejumlah aset milik Duta Palma Group yang diduga terkait dengan perkara korupsi senilai Rp 6,5 triliun.