Kejaksaan Sita Eksekusi 71 Bidang Tanah Benny Tjokro Terkait Kasus Jiwasraya

Tersangka Komisaris PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro. Foto: Risyal Hidayat/ANTARAFOTO

Kejaksaan menyita sejumlah aset yang terafiliasi dengan Benny Tjokrosaputro terkait kasus korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya.

Aset yang berada di Kabupaten Tangerang itu disita eksekusi oleh tim Jaksa Eksekutor pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat.

Kapuspenkum Kejagung, Ketut Sumedana, mengatakan aset yang dilakukan sita eksekusi itu berupa 71 bidang tanah seluas 164.173 M2. Berlokasi di Desa Bantar Panjang, Kecamatan Tigaraksa, Tangerang.

Kejari Jakarta Pusat sita aset Benny Tjokrosaputro berupa 71 bidang tanah seluas 164.173 M2 di Desa Bantar Panjang, Kec. Tigaraksa, Tangerang, Kamis (17/11). Foto: Dok. Kejagung

"Selanjutnya, aset yang disita eksekusi akan dilakukan untuk pelelangan dan hasil pelelangannya dipergunakan untuk menutupi hukuman tambahan uang pengganti yang dibebankan kepada terpidana Benny Tjokrosaputro," kata Sumedana dalam keterangan tertulisnya, Kamis (17/11).

Penyitaan dilakukan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2937 K/PID.SUS/2021 tanggal 24 Agustus 2021 atas nama terpidana Benny Tjokrosaputro.

Kejari Jakarta Pusat sita aset Benny Tjokrosaputro berupa 71 bidang tanah seluas 164.173 M2 di Desa Bantar Panjang, Kec. Tigaraksa, Tangerang, Kamis (17/11). Foto: Dok. Kejagung

Dalam putusan itu, Benny selaku Direktur Utama PT Hanson International Tbk. dan Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Heru Hidayat dihukum seumur hidup karena terbukti bersalah.

Benny dan Heru Hidayat menjadi dua aktor utama dalam kasus Jiwasraya. Keduanya disebut merugikan negara hingga Rp 16,8 triliun.

Terdakwa kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya Benny Tjokrosaputro (kiri) dan Heru Hidayat menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (30/7). Foto: Aprillio Akbar/ANTARA FOTO

Keduanya disebut mendapat keuntungan dari hasil mengelola 'underlying' 21 reksa dana Jiwasraya pada 13 manajer investasi secara melawan hukum.

Benny Tjokro dinilai mendapat keuntungan Rp 6.078.500.000.000. Sementara Heru Hidayat mendapat keuntungan Rp 10.728.783.375.000.

Keuntungan duanya tersebut yang dihitung sebagai kerugian negara berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif BPK RI senilai Rp 16.807.283.375.000.

Selain dihukum penjara seumur hidup, mereka pun dihukum harus membayar uang pengganti sebesar yang mereka terima. Vonis ini dijatuhkan oleh Pengadilan Tipikor Jakarta yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI hingga Mahkamah Agung.

Keduanya pun harus menghadapi kasus lainnya yakni dugaan korupsi di ASABRI. Kerugian negara dalam kasus itu pun lebih besar yakni, Rp 22,78 triliun.

Dalam kasus terakhir ini, Benny dituntut pidana mati. Jaksa juga menuntut hakim menjatuhkan hukuman tambahan bagi Benny Tjokro berupa pembayaran uang pengganti senilai Rp 5 triliun.

Benny pun memprotes atas tuntutan JPU itu. Ia mengeklaim malah memberi keuntungan kepada ASABRI triliunan rupiah.

Benny menyebut tuntutan mati terhadapnya bahkan lebih berat dibanding tuntutan terdakwa lain dalam kasus ini. Termasuk terhadap para pejabat ASABRI yang disebutnya justru paling berwenang dalam kasus ini.

"Jaksa penuntut umum seolah-olah menutup mata atas keuntungan triliunan rupiah yang diterima oleh PT ASABRI dari transaksi yang dilakukan dengan saya," kata Benny saat membacakan pembelaan terhadap tuntutan JPU di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (16/11).

Berdasarkan catatan, terdapat 4 terdakwa dari pihak ASABRI, termasuk mantan direktur utama hingga direktur keuangan. Tuntutannya berkisar 10-14 tahun penjara.

Untuk tuntutan mati, jaksa pernah menerapkannya kepada Heru Hidayat. Namun, hakim menjatuhkan vonis nihil karena Heru sudah divonis seumur hidup penjara dalam kasus Jiwasraya.

Kini Benny Tjokro tengah menanti vonis dalam kasus ASABRI.