Kekeh Nadiem Buka Opsi Sekolah Tatap Muka di Tengah Pandemi

Sejumlah siswa mengenakan masker dan menrapkan jaga jarak soial (social distancing) mengikuti kegiatan belajar tatap muka di Bekasi, Rabu (24/3). Foto: Willy Kurniawan/REUTERS

Pemerintah resmi mengizinkan sekolah dibuka terbatas di masa pandemi virus corona. Hal ini juga sudah diatur dalam Surat Keputusan Bersama Menteri,

Keputusan itu dinamakan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Dan Menteri Dalam Negeri Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019.

Menko PMK Muhadjir Effendy mengatakan, sekolah bakal dibuka di Juli 2021. Hal ini tak lepas dari target vaksinasi ke guru dan satuan pendidikan selesai di Juni 2021.

"Sehingga tahun ajaran baru (Juli 2021) seluruh satuan pendidikan bisa menyediakan layanan pembelajaran tatap muka secara terbatas," kata Muhadjir dalam jumpa pers virtual, Selasa (30/3).

Menurutnya, kesuksesan SKB ini sangat bergantung pada komitmen masyarakat dan koordinasi harmonis pusat dan daerah. Harus ada semangat bersama dari berbagai pihak.

Siswa mengerjakan soal ujian di kelasnya di SDN 1 Narimbang Mulia, Lebak, Banten, Selasa (23/3/2021). Foto: MUHAMMAD BAGUS KHOIRUNAS/ANTARA FOTO

Pada kesempatan itu pula, Mendikbud Nadiem Makarim mengatakan pembukaan sekolah dilakukan bertahap dan tergantung program vaksinasi yang masih berjalan hingga saat ini.

"Hampir semua sekolah tatap muka di bulan Juli bisa dibuka secara terbatas," kata Nadiem.

Nadiem mengatakan, hal ini tak lepas dari program vaksinasi yang telah dilakukan pemerintah. Maka, sekolah nanti wajib menyediakan pembelajaran tatap muka apabila pendidik dan tenaga pendidik sudah divaksin.

Infografik Vaksinasi COVID-19 Bagi Pendidik dan Tenaga Pendidik. Foto: Tim Kreatif kumparan

"Setelah pendidik dan tenaga pendidikan sudah divaksinasi secara lengkap, pemerintah pusat, pemerintah daerah, kanwil atau kantor Kemenag mewajibkan satuan pendidikan membuka layanan pembelajaran tatap muka terbatas dengan memperhatikan prokes," ungkap Nadiem.

"Dan juga masih ada opsi pembelajaran jarak jauh. Jadi ada sistem rotasi, maka ada 2 opsi tatap muka dan PJJ. Orang tua bisa memilih melakukan tatap muka terbatas atau PJJ," imbuhnya.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim (tengah) saat menghadiri Rapat kerja komisi X DPR RI, Selasa (28/1). Foto: Helmi Afandi Abdullah/kumparan

Lebih lanjut, Nadiem menjelaskan keputusan tersebut bisa diterapkan sekolah apabila guru dan tenaga pendidik sudah divaksin corona, sehingga tak perlu menuju tahun ajaran baru 2021.

"Dan di bulan Januari 2021 semua daerah sudah boleh menerapkan tatap muka. Ini kebijakan, banyak sekali yang tanya ke saya, kapan sekolah buka. Sebenarnya pertanyaan itu harus ditujukan ke setiap pemda masing-masing. Karena dari Januari awal tahun ini semua daerah sudah boleh tatap muka terbatas dengan prokes," jelasnya.

Meski demikian, di lapangan masih sedikit sekolah yang membuka pembelajaran tatap muka meski sudah diperbolehkan. Ia mengungkapkan hanya sekitar 22 persen dari sekolah yang melakukan Pembelajaran Tatap Muka (PTM).

"Hanya 22 persen dari total sekolah, bahkan di zona hijau dan kuning. Yang paling besar zona hijau dengan 41 persen. Jadi kami sekali lagi imbau, apalagi buat daerah di mana anak sangat sulit sinyal, sulit Pembelajaran Jarak Jauh, tidak punya gawai ini tanggung jawab setiap pemda pastikan tatap muka terjadi," ungkap Nadiem.

Menurutnya, saat ini perkembangan pendidikan di tengah situasi pandemi di Indonesia tertinggal dari negara lain. Sebab 85 persen negara di Asia Timur dan Pasifik sudah menggelar PTM.

Mendikbud Nadiem Makarim saat rapat kerja bersama Komisi X DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (27/8). Foto: Puspa Perwitasari/ANTARA FOTO

"Kita sekarang ketinggalan dari negara lain. Sudah 85 persen dari negara di Asia Timur dan Pasifik sudah tatap muka," ungkapnya lagi.

Nadiem Sebut PJJ Berisiko 1 Generasi Jadi Terbelakang

Satu tahun pandemi, maka sudah satu tahun juga murid di Indonesia belajar dari rumah atau PJJ. Menurut Nadiem, pembukaan sekolah melihat sejumlah dampak yang terjadi selama satu tahun.

Ia mengungkapkan, PJJ yang terlalu lama memberi dampak negatif bagi anak-anak dan orang tua. Mulai dari siswa putus sekolah, capaian pembelajaran yang menurun, hingga anak-anak menjadi korban kekerasan di rumah.

"Kita lihat tren-tren yang sangat mengkhawatirkan, tren anak-anak yang putus sekolah, penurunan capaian pembelajaran, apalagi di mana di daerah-daerah akses dan kualitas tidak tercapai, kesenjangan ekonomi bisa lebih besar. Kita melihat juga banyak orang tua yang tidak melihat peranan sekolah, banyak anak-anaknya ditarik keluar dari sekolah," jelas Nadiem.

Jika hal ini terus dibiarkan, Nadiem khawatir akan berdampak bagi kesehatan mental anak-anak. Sehingga pemerintah akhirnya mengambil langkah menerapkan kembali sekolah tatap muka.

"Jadi risiko bukan hanya pembelajaran, risiko masa depan murid itu, psikososial atau kesehatan mental dan emosional anak-anak ini sangat rentan," ujarnya.

Sejumlah siswa mengenakan masker dan menrapkan jaga jarak soial (social distancing) mengikuti kegiatan belajar tatap muka di Bekasi, Rabu (24/3). Foto: Willy Kurniawan/REUTERS

"Kita harus ambil tindakan tegas agar ini (PJJ) tidak terjadi suatu dampak permanen dan satu generasi menjadi terbelakang atau tertahan perkembangan dan kesehatan mentalnya," lanjutnya.

Nadiem menegaskan WHO, UNICEF, hingga Bank Dunia telah menyatakan penutupan sekolah lambat laun akan berpengaruh buruk bagi kelangsungan hidup generasi anak-anak. Pun tingkat stres orang tua akan meningkat karena selain kehilangan pekerjaan juga harus membantu anak-anaknya belajar.

"Lost of learning ini real dan risiko yang bisa dampaknya permanen. Indonesia sudah satu tahun hampir mayoritas sekolahnya tidak PTM (pembelajaran tatap muka). ini sudah relatif terlalu lama dan penutupan sekolah ini bisa, bukan cuma dampak ke pembelajaran, tp dampak negatif ke kesehatan, perkembangan dan kesehatan mental anak-anak kita," terang Nadiem.

Sekolah Tatap Muka Segera Ditutup Kalau Ada Kasus COVID-19

Meski sekolah tatap muka sudah dibuka, namun protokol kesehatan tetap harus diterapkan. Nadiem menegaskan sekolah wajib memberhentikan PTM sementara jika ditemukan kasus positif COVID-19 di sekolah.

"Kalau berdasarkan hasil pengawasan terdapat kasus positif COVID-19, pemerintah pusat, pemda dan kanwil atau kantor Kemenag wajib penanganan kasus dan dapat berhentikan sementara PTM di sekolah tersebut. Jadi kalau ada infeksi di sekolah tersebut, bisa dengan segera ditutup tatap muka terbatasnya selama infeksinya masih ada," ungkapnya.

Seorang siswa mengenakan masker dicek suhu tubuh sebelum mengikuti kegiatan belajar tatap muka di Bekasi, Rabu (24/3). Foto: Willy Kurniawan/REUTERS

Nadiem menegaskan kebijakan wajib PTM terbatas ini bukan berarti bisa membuka sekolah dengan keseluruhan. Terkhusus pada wilayah yang tengah menerapkan PPKM, kebijakan pembukaan dan penutupan sekolah sementara ini bisa menyesuaikan kondisi masing-masing.

"Kalau ada infeksi harus segera ditutup sementara sekolahnya. Dan kalau daerah itu sedang PPKM atau pembatasan skala mikro itu juga boleh PTM-nya diberhentikan sementara. Jadi ini poin sangat penting," tegasnya.

Lebih lanjut, Nadiem juga menyebut orang tua boleh memilih PJJ atau PTM untuk anaknya. Ia mengatakan, sekolah wajib memberikan opsi tersebut kepada orang tua murid.

"Jadinya sekolah setelah guru dan tenaga pendidik yang divaksin itu wajib memberikan opsi, pelayanan tatap muka terbatas dan PJJ. tetapi ortu boleh memilih apakah mereka nyaman mengirim anaknya ke sekolah atau tidak," urai dia.

"Ujungnya anak ini keputusannya ada di orang tua. Tetapi sekolah yang sudah divaksinasi wajib berikan opsi tatap muka terbatas pada saat vaksinasi sudah rampung," lanjutnya.

Siswa mencuci tangan saat akan memasuki area sekolah dalam pembelajaran tatap muka (PTM) di SMP Negeri Hindu 2 Sukawati, Gianyar, Bali, Selasa (23/3/2021). Foto: Nyoman Hendra Wibowo/ANTARA FOTO

Salah satu sekolah yang sudah menerapkan PTM adalah SDN 3 Pontianak Selatan, Kalbar. Di sekolah itu, kepala sekolah mengimbau gurunya melakukan rapid test secara berkala.

"Kepala sekolah mengimbau guru-gurunya untuk melakukan rapid test secara berkala. Kemudian mendata dan memastikan guru-guru, tenaga pendidikan, dan murid yang sakit tidak perlu masuk ke sekolah. Menerapkan prokes: menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan," kata Dirjen PAUD dan Dikdasmen Kemendikbud Jumeri.

Jumeri melanjutkan, SDN 3 Pontianak Selatan turut mengawasi ketat aktivitas orang yang keluar masuk di lingkungan sekolah. Ia mengimbau agar hal ini ikut diterapkan sekolah-sekolah yang sedang menyiapkan PTM.

"Pastikan tidak ada yang masuk ke lingkungan sekolah tanpa izin. Pintu gerbang dijaga, semua pihak yang masuk sekolah itu harus melakukan pemeriksaan suhu, kemudian dicek kesehatannya, dan sebagainya. Cek suhu setiap warga sekolah ketika datang dan pulang dari sekolah. Kemudian mengimbau guru dan tenaga kependidikan untuk terus melakukan vaksinasi sesuai dengan ketentuan pemerintah," imbuhnya.

Dirjen PAUD dan Dikdasmen Kemendikbud, Jumeri. Foto: Indriani/ANTARA

Sekolah lain yang sudah membuka sekolah adalah SMA Negeri 9 Bengkulu. Karena siswanya sudah lebih dewasa, ada alternatif dua kali pertemuan dalam dua shift, yakni pagi dan siang, dengan total pertemuan dalam seminggu tak lebih dari 4 jam 30 menit.

Respons Kemendagri

Keputusan membuka kembali sekolah didukung Mendagri Tito Karnavian. Meski demikian, ia meminta tenaga pendidikan kategori lansia hingga mereka yang memiliki komorbid harus divaksin terlebih dahulu.

Mengenai teknis sekolah tatap muka, Tito menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah. Ia mengatakan, Kemendagri sudah memberikan pemda diskresi dalam menentukan daerah yang bisa melaksanakan sekolah tatap muka.

"Sesuai dengan SKB kesepakatan di bawah supervisi dari Pak Menko PMK, saya selaku Mendagri, sesuai UU Pembina dan pengawas pemda tentunya saya harapkan rekan-rekan daerah dapat melakukan diskresi untuk melihat sekolah mana, zona mana yang dapat diterapkan pelajaran tatap muka," kata Tito.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. Foto: Dok. Kemendagri

"Juga berikan guidance yang jelas bekerja sama dengan dinas kesehatan, satgas COVID-19 untuk betul-betul protokol kesehatan yang benar itu diterapkan dikerjakan," tambah dia.

Lebih lanjut, Tito meminta para pengajar kategori lansia harus divaksin COVID-19 terlebih dahulu. Selain lansia, mereka yang memiliki komorbid termasuk pelajar juga harus divaksin.

"Dalam konteks pendidikan, tentunya kita berharap para pengajar, terutama yang lansia dan kemudian staf sekolah dan juga segala umur termasuk murid peserta didik yang ada komorbid itu segera vaksinasi," ujarnya.

"Agar terbentuk antibodi yang berikan proteksi ke yang bersangkutan," tambah dia.

Tito menuturkan, dalam perpanjangan PPKM mikro kali keempat periode 23 Maret sampai 5 April mendatang, Kemendagri memberikan ruang kepada daerah untuk mencari model bagaimana pelaksaan sekolah tatap muka yang efektif.

"Setelah dilakukan maka kita akan evaluasi apakah dampak negatifnya penularan terjadi atau bisa diatasi, atau dikendalikan, apalagi bila terjadi zero transmission dari lembaga-lembaga pendidikan termasuk pendidikan keagamaan," ucap Tito.

Guru memeriksa suhu tubuh siswa yang hendak memasuki area sekolah saat pemberlakuan pembelajaran tatap muka (PTM) di SDI Kota Blitar, Jawa Timur, Senin (22/3/2021). Foto: Irfan Anshori/ANTARA FOTO

Respons Satgas COVID-19

Sementara itu, juru bicara Satgas COVID-19, Prof Wiku Adisasmito, mengungkapkan secara nasional, tingkat kasus positif corona pada kelompok usia anak sekolah tidak sebesar kelompok lainnya, yakni berkisar 14 persen.

"Seluruh kasus anak sekolah ini yang banyak memang pada usia 7-12 tahun, ada 49 ribu. Dan pada usia 16-18 tahun atau usia SMA ada 45 ribu lebih," ucap Wiku.

Dalam paparan yang disampaikan Wiku, terlihat kelompok usia 7-12 tahun atau setara dengan murid SD yang positif COVID-19 berjumlah 49.962 orang. Kemudian diikuti dengan pelajar berusia 16-18 tahun atau setara tingkat SMA dengan 45.888 orang.

Kemudian diikuti kelompok usia 13-15 tahun atau setara tingkat SMP dengan 36.634 orang, usia 3-6 tahun dengan 25.219 orang, dan 23.934 anak berusia 0-2 tahun.

Meski hanya 14 persen dari total kasus positif secara nasional, Wiku mengingatkan PTM terbatas ini tetap harus jadi perhatian. Sebab, kegiatan belajar mengajar tatap muka ini harus tetap produktif, namun aman dari COVID-19.