Kemendagri dan Kementerian Imigran Kerja Sama Tangkal Maraknya PMI Terjerat TPPO

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersama Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding di kantor Kemendagri, Jakarta pada Kamis (14/11/2024). Foto: Abid Raihan/kumparan

Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran akan bekerja sama untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Ada sejumlah langkah konkret yang akan dilakukan.

"Karena persoalan perlindungan pekerja migran ini menjadi sangat-sangat penting sekali. Salah satu penyumbang devisa nomor 2 setelah energi, migas," kata Mendagri Tito Karnavian di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (14/11).

"Kemudian juga ini menyangkut harkat martabat bangsa kita. Dan kemudian lapangan kerja dan lain-lain. Tapi banyak persoalan dari hulu sampai dengan hilir," imbuhnya.

Menurutnya, pekerja imigran ini persoalan rumit. Harus ada penyelesaian dari hulu ke hilir.

"Mulai dari rekrutmen dan lain-lain. Nah ini memang perlu kegiatan lintas Kementerian Lembaga, lintas sektoral, pusat maupun daerah. Saya selaku pembina, pemerintahan daerah, Kemendagri," tuturnya.

"Di samping data Dukcapil yang kita share kepada Kementerian. Kita juga mengkoordinasikan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintahan daerah. Terutama yang menjadi kantong-kantong untuk rekrutmen para pekerja migran," imbuh dia.

Tito menambahkan, harus ada program menyeluruh. Sebab, jaringan TPPO sudah tersebar di seluruh dunia.

"Jadi jangan hanya sekadarnya, setelah itu dikirim apalagi ikut bermain dalam jejaring illegal human trafficking, illegal migrant ini, TPPO. Nah ini yang akan kami kerjakan. Nah ini tanggal 25, sebetulnya kami akan membuat MOU," kata dia.

"MoU tentang teknis-teknis, apa yang harus dikerjakan oleh daerah. Hari Senin, tanggal 25 (November), kita akan melakukan zoom meeting dengan seluruh kepala daerah. Dilanjutkan nanti setelah Pilkada, kita akan mengundang para kepala daerah secara fisik," tuturnya.