Kemendagri Dorong Pemda Bentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro. Foto: Dok. Kemendagri

Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro mendorong pemda membentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).

Pasalnya, berdasarkan evaluasi yang dilakukan, sebanyak 35 pemda belum membentuk P3DN. Pemda tersebut yakni kabupaten-kabupaten yang tersebar di Provinsi Maluku, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Hal itu ia sampaikan mewakili Mendagri Muhammad Tito Karnavian saat memimpin Rakor Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program P3DN pada Pemda Tahun Anggaran 2023 di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (18/9/2023).

“Sebagian besar banyak yang belum membentuk (Tim P3DN) dan ini mohon agar kabupaten yang di daftar ini segera mengantisipasi pembentukan Tim P3DN,” ujar Suhajar.

Dia mengatakan, saat ini pemerintah terus berkomitmen meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Komitmen tersebut telah dilakukan seluruh jajaran pemerintah pusat maupun daerah.

Ini terbukti dari data yang dihimpun Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) per 14 September 2023, jumlah produk tayang e-Katalog sebanyak 6 juta lebih. Pihaknya terus mendorong daerah agar mengoptimalkan penggunaan P3DN.

Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro memimpin rakor di Kemendagri. Foto: Dok. Kemendagri

Suhajar tak memungkiri, terlepas dari capaian positif yang dihasilkan, upaya mengoptimalkan program P3DN masih membutuhkan kerja keras dari semua pihak. Sebab, masih terdapat kekurangan dalam mengimplementasikan langkah tersebut.

Dirinya menilai, komitmen dari kepala daerah sangat dibutuhkan untuk memaksimalkan implementasi P3DN. Pasalnya komitmen tersebut juga bakal menggerakkan jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) untuk juga bekerja sama dalam memaksimalkan penggunaan produk dalam negeri.

Pada kesempatan itu, Suhajar juga mendorong daerah meningkatkan penggunaan kartu kredit pemerintah. Juga didorong melakukan pendampingan kepada kalangan industri kecil dan menengah dalam hal memasukkan produk mereka ke dalam sistem e-Katalog.

“Kemudian melakukan monitoring dan pengawasan. Kemudian upaya konkret kita antara lain mengutamakan penggunaan dalam negeri sudah jelas kita sepakat. Selanjutnya mendorong pelaku usaha UMKM menayangkan kebutuhan (di e-Katalog). Ini sudah sangat berhasil, kita berterima kasih kepada kawan-kawan di lapangan,” tandasnya.

(LAN)