Kemendikbud Jamin Tak Akan Ada Soal UN yang Bermuatan Politis

Kabalitbang Kemendikbud Totok Suprayitno. (Foto: Rafyq Panjaitan/kumparan)

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan menggelar Ujian Nasional (UN) SD hingga SMP pada April hingga Mei mendatang. Mengingat jadwal UN yang bertepatan dengan tahun politik, Kemendikbud menjamin tak akan ada soal-soal yang bermuatan politis.

"Di setiap penulisan soal memang ada review check and recheck. Tapi jaminan human error itu kita tidak bisa pastikan. Insyaallah dalam proses penulisan soal itu di Dispendik (dinas pendidikan), tidak ada niat yang bermotivasi politik," ujar Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendikbud Totok Suprayitno, saat jumpa pers di Gedung Kemendikbud, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (13/3).

Totok melanjutkan, penulisan naskah UN yang sempat menjadi kisruh saat Pilpres 2014 yang lalu menjadi pertimbangan bagi Kemendikbud untuk melakukan perbaikan.

Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). (Foto: Antara/David Muharmansyah)

"Quality control banyak SOPnya secara sistematik. Setiap tahun itu ada perbaikan. Itu pengalaman yang luar biasa. Empat tahun yang lalu menjadi catatan untuk melakukan perbaikan," imbuh dia.

Sementara itu, Dirjen Pendidikan Dasar Menengah (Dikdasmen) Kemdikbud Hamid Muhammad, menambahkan, polemik naskah UN yang terjadi di tahun 2014 yang lalu tak perlu dipermasalahkan. Apalagi, sebenarnya, naskah UN yang sempat dipermasalahkan tersebut sudah disiapkan setahun sebelum pilpres digelar.

"Saya dulu menyarankan enggak usah diubah, ngapain wong itu soal disiapkan setahun sebelumnya. Kita kan enggak pernah tahu terjadi, cuma karena ya mungkin beliau sudah masuk ranah politik. Kalau saya sih biarin aja, wong di situ ada nama JK, Aburizal Bakrie, macem-macem itu," jelas Hamid.

Pada Pilpres 2014 yang lalu, nama Gubernur DKI Jakarta saat itu Joko Widodo atau Jokowi muncul di salah satu soal mata ujian Bahasa Indonesia pada ujian nasional 2014 tingkat SMA/SMK/MA. Dalam soal tersebut, diceritakan Jokowi memiliki sejumlah prestasi dan bersih dari korupsi.

Soal itu kemudian menjadi polemik di masyarakat. Apalagi, saat itu Jokowi menjadi kandidat calon presiden.