Kemhut-Polri Garap 20,6 Juta Ha Lahan Hutan Buat Kejar Target Swasembada Pangan

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan keterangan pers usai tanda tangan MoU soal hutan di Mabes Polri, Jakarta, Senin (17/2/2025). Foto: Luthfi Humam/kumparan

Kementerian Kehutanan bekerja sama dengan Polri untuk memanfaatkan lahan hutan, untuk pelaksanaan program swasembada pangan.

Hal tersebut diungkapkan Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, usai melakukan tanda tangan MoU bersama Kapolri di Mabes Polri, Jakarta pada Senin (17/2).

"Di Kementerian Kehutanan ada nomenklatur yang disebut sebagai hutan cadangan pangan, energi dan air. Kami sudah mengidentifikasi sudah ada peta spasialnya bahkan ada 20,6 juta hektare tanah yang dapat dipergunakan untuk cadangan pangan, energi, dan air,” kata Raja Juli.

Klaim Tak Akan Eksploitasi Hutan

Raja Juli mengeklaim, pemanfaatan hutan itu tidak akan merusak hutan. Kata dia, cara pemanfaatan hutan itu akan dilakukan dengan metode agroforesting atau tumpang sari.

“Jadi daerah-daerah hutan yang memang sudah kritis sudah tandus kemudian kita kembali tanam pohon-pohon keras atau HHBK atau hasil hutan bukan kayu tapi saat bersamaan kita bisa tanam jagung, padi gogo, sorgum, dan lain sebagainya,” ujarnya.

Menyambung Raja Juli, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan, usai pengesahan MoU tersebut, Polri akan meminta data lahan-lahan yang bisa dimanfaatkan untuk program ketahanan pangan.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan keterangan pers usai tanda tangan MoU soal hutan di Mabes Polri, Jakarta, Senin (17/2/2025). Foto: Luthfi Humam/kumparan

“Setelah ini secara teknis akan dibuat perjanjian kerja sama sehingga kemudian Bapak Menteri Kehutanan bisa memberikan ruang mana yang bisa kita kerjasamakan untuk mendorong program-program ketahanan pangan,” ujar Listyo.

Selain itu, Listyo juga memastikan masyarakat akan dilibatkan untuk program pemanfaatan hutan.

“Tentunya kita selalu akan melibatkan kelompok masyarakat, apakah itu masyarakat perhutanan sosial ataupun masyarakat yang ada di sekitar hutan,” tutup Listyo.