Kemenko PMK Ungkap 3 Strategi Tekan Angka Kemiskinan hingga 0%

Sejumlah pemulung memilah sampah di Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang, Ciketing Udik, Bekasi pada Selasa (17/1/2023). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Kemiskinan ekstrem nol persen menjadi salah satu program prioritas Presiden Jokowi hingga akhir masa jabatannya di 2024 nanti.

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) sebagai pelaksana kebijakan tersebut optimis, pemerintah dapat mengejar target tersebut tepat waktu.

Kepala Deputi I Bidang Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK, Prof. Nunung Nuryartono, mengatakan saat ini angka kemiskinan ekstrem dalam tren menuju nol persen.

“Kalau kita lihat tren dari Maret 2022 itu sebesar 2,04 (persen), kemudian September 2022 turun 1,74, berarti kira-kira turun sekitar 0,3, Maret 2023 turun jadi 1,12, 0,62 jadi penurunannya semakin besar,” kata Nunung di kantor Kemenko PMK, Jakarta, Rabu (23/8).

Diskusi bersama Sekretaris dan Deputi Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) di kantor Kemenko PMK, Jakarta, Rabu (23/8). Foto: Luthfi Humam/kumparan

Nunung menjelaskan tren penurunan itu dituangkan dengan tiga program Kemenko PMK. Pertama, adalah dengan pengurangan beban. Pengurangan beban ini dilakukan dalam bentuk pemberian bantuan.

Dana APBN untuk perlinsos (program perlindungan sosial) yang dikucurkan pemerintah cukup besar yakni Rp 493,5 triliun.

“Strategi kedua yaitu peningkatan pendapatan. Peningkatan pendapatan ini dilakukan oleh teman-teman dari K/L teknis dan juga Pemda melalui aktivitas-aktivitas yang mengkreasikan pekerjaan dan pemberdayaan,” ujarnya.

“Karena tadi pasti ada saudara-saudara kita yang sudah siap untuk tinggal landas, naik kelas, hanya bagaimana kita memastikan naik kelas itu kalau SD naik SMP tidak balik lagi ke SD,” imbuhnya.

Diskusi bersama Sekretaris dan Deputi Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) di kantor Kemenko PMK, Jakarta, Rabu (23/8). Foto: Luthfi Humam/kumparan

Strategi terakhir yang dilakukan adalah dengan dengan melakukan monitoring yang dijalankan. Nunung mengatakan, anggaran yang cukup besar itu dari pemerintah pusat bisa dipantau secara langsung penerapannya karena Kemenko sudah memetakan sasaran penduduk untuk kategori kemiskinan ekstrem.

“Kami memiliki rasa optimisme terlebih dengan proses monitoring, dan langsung, ini juga jadi strategi nasional dikumpulkan pemda dan seterusnya,” tutup dia.