Kemhan: Masukan Tokoh ke DPN Akan Disampaikan ke Prabowo
·waktu baca 2 menit
PerbesarKementerian Pertahanan (Kemhan) RI menggelar pertemuan dengan sejumlah tokoh nasional dalam rangka sosialisasi Dewan Pertahanan Nasional (DPN) sekaligus meminta masukan soal arah kebijakan pertahanan dan kedaulatan negara. Pertemuan itu berlangsung tertutup di Kantor Kemhan, Jakarta Pusat, Jumat (13/6).
Kepala Biro Informasi Pertahanan (Karo Infohan) Setjen Kemhan, Brigjen TNI Frega Wenas, mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari pengenalan dan penguatan peran Dewan Pertahanan Nasional (DPN) yang dibentuk berdasarkan amanat UU Nomor 3 Tahun 2002 dan Perpres Nomor 202 Tahun 2024.
“Tadi baru kita saksikan Bapak Menteri Pertahanan melaksanakan kegiatan silaturahmi dengan sejumlah tokoh, baik dari akademisi, pakar hukum, kemudian ada mantan Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan, dan juga mantan Kapolri,” kata Frega.
Ia menjelaskan, Menhan Sjafrie Sjamsoeddin yang juga Ketua Harian DPN juga turut meminta masukan dari para tokoh lintas latar belakang yang diundang.
Beberapa nama yang hadir antara lain Prof. Jimly Asshiddiqie, Prof. Purnomo Yusgiantoro, Prof. Hikmahanto, Dr. Refly Harun, Dr. Bambang Kesowo, Jenderal (Purn) Wiranto, dan Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman.
“Pak Menhan juga meminta masukan yang bersifat konstruktif, karena tentunya sebagai organisasi baru, itu butuh masukan dan penguatan sehingga nantinya bisa melaksanakan tugas dengan baik,” ucap Frega.
“Nah tentunya dengan kehadiran pakar hari ini, ini juga bisa memberikan masukan dari aspek nirmiliter, yang nantinya mungkin akan dilaksanakan diseminasi, kemudian juga interaksi, karena kita memahami ketika bicara pertahanan nirmiliter, ini bukan Kemhan sebagai leading sector, tapi ada K/L lain yang memang sesuai dengan bidangnya,” tambahnya.
Frega mengatakan, DPN perlu mendengar masukan dari berbagai pihak untuk menentukan strategi pertahanan kedaulatan ke depan. Segala bentuk masukan nantinya akan disampaikan ke Presiden Prabowo yang merupakan Ketua DPN.
"Memformulasi kebijakan-kebijakan yang solutif, strategis, karena DPN sendiri diketuai oleh Presiden. Sehingga nantinya juga bisa menjadi rekomendasi untuk mencari solusi-solusi dalam permasalahan nasional yang berkaitan dengan isu-isu kedaulatan. Baik itu dalam konteks ideologi, kemudian politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan," tutur dia.
"Sehingga ketika rekomendasi itu disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto, sebagai Ketua Dewan Pertahanan Nasional, ini menjadi sebuah rekomendasi yang terbaik, yang bisa memberikan solusi untuk permasalahan nasional yang ada, yang berkaitan dengan kedaulatan negara," ucap dia.