Kenapa Jakarta Makin Macet Akhir-Akhir Ini?

Ilustrasi macet. Foto: Faisal Rahman/kumparan

Terjebak macet di jalan Ibu Kota merupakan rutinitas harian yang dirasakan masyarakat Jakarta setiap harinya.

Namun kemacetan akhir-akhir ini sering dikeluhkan semakin parah, khususnya di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Antrean kendaraan mengular hingga ke Jalan Gatot Subroto, Pancoran, hingga Warung Buncit.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menyoroti penyebab kemacetan di kawasan tersebut. Bukan karena soal bertambahnya jumlah kendaraan pribadi, kemacetan kali ini dipicu oleh pembangunan rute LRT Jabodetabek dari Rasuna Said hingga Cawang.

“Kenapa padat banget akhir-akhir ini jadi ini saat ini di jalan MT Haryono dan Rasuna Said sedang ada pembangunan LRT. Pembangunan LRT itu menggunakan lajur lalu lintas untuk (pemasangan) tiang-tiang LRT,” kata Syafrin saat dikonfirmasi, Rabu (8/2) di Balai Kota DKI Jakarta.

Pemasangan tiang ini membuat lajur Kuningan yang semula memiliki 4 lajur harus mengalami penyempitan menjadi 2 lajur saja. Akibatnya arus lalu lintas dari Mampang Prapatan terganggu dan padat di area underpass Kuningan.

“Akibat dari itu khususnya di Mampang, Pancoran kemudian dari arah Kuningan ke Warung Buncit itu sering terjadi kepadatan karena memang di sana sudah ada underpass. Begitu muncul di seberangnya sudah ada beberapa tiang LRT yang kemudian itu mengkooptasi ruang (jalan),” lanjutnya.

Namun ini hanyalah salah satu faktor yang menyebabkan macet. Di Jalan Raya Pasar Minggu misalnya, kemacetan disebabkan oleh kendaraan yang putar balik.

“(Putaran balik) cukup tinggi mempengaruhi pergerakan. Karena begitu yang bersangkutan akan berputar. Biasanya manuver itu akan memakan satu setengah lajur jika dia sebelah kanan otomatis sebelah kiri dia gunakan,” kata Syafrin.

Oleh karenanya, ia pun memutuskan untuk mengeluarkan regulasi penutupan jalur putar balik di 27 titik di seluruh wilayah administrasi Jakarta. Penerapan ini akan dilakukan secara bertahap sampai Juni nanti.

Syafrin berharap keputusannya ini bisa berdampak pada penurunan angka kemacetan dalam jangka pendek di Jakarta.

Bagaimana dengan jangka panjang?

Dishub DKI Jakarta dengan Bapemperda DPRD DKI Jakarta tengah membahas Rancangan Peraturan Daerah pengendalian lalu lintas secara elektronik (PL2SE) sejak pertengahan tahun lalu.

Usulan ini muncul setelah melihat kondisi kemacetan Jakarta yang tak kunjung membaik meski sudah menerapkan aturan ganjil-genap. Khususnya di kawasan protokol.

BPS DKI Jakarta mencatat, dalam kurun waktu 1 tahun mulai tahun 2018 sampai 2019, jumlah kendaraan bermotor, seperti sepeda motor di Jakarta bertambah sekitar 5,3%. Untuk itu Pemprov DKI menilai dibutuhkan kebijakan baru yang membuat masyarakat semakin beralih ke transportasi umum.

Salah satunya adalah kebijakan penerapan Electronic Road Pricing (ERP). Hanya saja meski masih dalam tahap penyusunan dan sosialisasi, nyatanya aturan ini menuai polemik, khususnya dari kelompok pengemudi ojol.

Mereka menolak bahasan tentang perencanaan penerapan aturan ERP atau jalan berbayar di 25 ruas jalan protokol.

Kajian rencana ERP ini sudah ada sejak 2007 lalu, Raperda terakhir juga disusun ketika Anies Rasyid Baswedan masih menjadi Gubernur DKI Jakarta.

Dalam rancangan aturan itu, tarif yang dikenakan berkisar antara Rp 5 ribu hingga Rp 19 ribu. Penerapannya tidak akan dilakukan sampai Raperda ini disahkan menjadi Perda.

Namun terakhir, karena banyaknya penolakan dari masyarakat Syafrin memutuskan untuk menarik rancangan ini dari pembahasan dengan DPRD DKI Jakarta.

Dishub ingin melakukan kajian ulang terlebih dahulu sebelum akhirnya aturan ini kembali diajukan kepada pihak legislatif.