Kepala BGN Temui Banggar DPR: Bahas Izin SPPG Dicabut-Penajaman Anggaran Rp 20 T

kumparanNEWSverified-green

·waktu baca 2 menit

comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana (tengah) berjalan usai bertemu dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (17/3/2026). Foto: Aditya Pradana Putra/ANTARA FOTO
zoom-in-whitePerbesar
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana (tengah) berjalan usai bertemu dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (17/3/2026). Foto: Aditya Pradana Putra/ANTARA FOTO

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menyambangi DPR untuk bertemu dengan Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah. Dadan dan Said membahas pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah, mengatakan pertemuan tersebut membahas sejauh mana progres pelaksanaan program MBG di lapangan.

“Tadi di itu, kami bertemu dengan pimpinan Banggar. Forum sharing information dengan kepala BGN dan wakilnya. Yang dibahas kami ingin tahu sejauh mana pelaksanaan program MBG," kata Said di gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (6/4).

Said mengapresiasi salah satu capaian program tersebut yang dinilai menunjukkan perkembangan positif yakni ketersediaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Kepala BGN tentu menjelaskan kepada kami panjang lebar dan kami memberikan apresiasi bahwa sampai saat ini sudah ada 26.000 lebih SPPG,” lanjutnya.

Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta pada Selasa (4/11/2025). Foto: Abid Raihan/kumparan

Meski demikian, Said mengakui masih terdapat sejumlah kendala dalam implementasi program MBG. Menurutnya, BGN berkomitmen memperbaiki tata kelola program.

“Nah, memang harus diakui bahwa di dalam realisasinya ada kendala-kendala sebagaimana kita tahu semua. Dan Kepala BGN punya komitmen untuk menyelesaikan pada aspek-aspek penegakan tata kelola," kata Said.

"Bahkan Kepala BGN menyampaikan ada banyak titik koordinat yang dicabut kembali, kemudian ada yang di-suspend karena tidak melaksanakan SOP sebagaimana mestinya,” ujarnya.

Kick Off Piloting program Miskin Ekstrem Pasti Kerja di Dapur SPPG Desa Badang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Senin (29/12/2025). Foto: Kemenko PM

Dalam pertemuan tersebut, Banggar dan BGN juga turut membahas kondisi fiskal serta upaya penajaman anggaran mencapai Rp 20 T.

“Sama, kami memang dalam kondisi sebagaimana minggu lalu saya sampaikan bahwa kita harus punya sensitivitas yang sama, berbagai tekanan fiskal kita, ayo bareng-bareng sharing, lakukan penajaman prioritas dan alhamdulillah dari BGN juga memberikan sumbangsih yang nyata bisa melakukan penajaman sampai Rp 20 triliun. Itu saja,” tutup Said.