Kepala BIN: Semua Wilayah RI Rawan Pilkada, Waspadai Invisible Hand hingga Teror

Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra tiba di kediaman Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024). Foto: Aprillio Akbar/ANTARA FOTO

Kepala BIN Letjen (Purn) Herindra memberikan arahan dalam rapat koordinasi pemerintah pusat dengan daerah 2024, Kamis (7/11). Salah satu yang disorot BIN adalah keamanan jelang Pilkada Serentak 27 November.

Herindra mengatakan, berdasarkan hasil analisis BIN, semua wilayah Indonesia masuk kategori rawan. Artinya, konflik di tengah masyarakat imbas Pilkada bisa pecah sewaktu-waktu.

"Peta ancaman, kita petakan hampir semua wilayah di Indonesia rawan terhadap ancaman gangguan, hambatan tantangan," kata Herindra di SICC, Sentul, Bogor, Jawa Barat.

"Tapi saya yakin karena Pilkada sudah sering dilakukan ini jadi tanggung jawab semua, sebagai aparatur negara untuk mencegah terjadinya konflik. Nanti Kapolda, Pangdam sudah bisa memetakan," tambah dia.

Sejumlah petugas menyortir dan melipat surat suara untuk pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) di Gudang Logistik KPU Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2024). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Eks Wamenhan ini mendeteksi beberapa ancaman yang mungkin terjadi selama pelaksaan Pilkada. Mulai dari radikalisme, invisible hand hingga aksi terorisme.

"BIN memetakan adanya beberapa ancaman tantangan dan gangguan di antaranya eksternal, saya engga terlalu detail, masing-masing wilayah beda ancaman, tantangan, hambatan," kata Herindra.

"Di antaranya radikalisme jadi ancaman kita semua, separatisme ini walau enggak semua daerah, kita jangan abaikan ada invisible hand akan mengganggu pelaksaan Pilkada daerah. Kemudian terorisme jadi ancaman walau sekarang eskalasi tidak terlalu tinggi," ucap dia.

Penandatanganan SKB oleh KPU, Bawaslu, KPI, dan Dewan Pers untuk pembentukan Gugus Tigas Pemantauan Pemberitaan Pilkada 2024 di kantor Dewan Pers, Jakarta pada Selasa (22/10/2024). Foto: Dok. Humas Polri

Selain itu, masalah keamanan siber hingga marak hoaks di media sosial menjadi perhatian. BIN memaparkan, KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara dan pengawas Pilkada harus bekerja keras dan berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah.

KPU dan Bawaslu diminta untuk meningkatkan edukasi kepada masyarakat terkait Pilkada agar tidak memicu konflik.

"Hambatan saya sampaikan ada logistik, kerusakan logistik, miss koordinasi KPU-Bawaslu, validasi data masih ada, perubahan komposisi peserta Pilkada, kurang edukasi kepada masyarakat," kata Herindra.

"Gangguan saya temukan polarisasi masyarakat, black campaign, kemudian netralitas ASN jadi gangguan berpotensi konflik horizontal, jual beli surat suara penggelembungan suara, money politik, bentrok antar pendukung," ucap dia.