Kepala BNPT Minta Gubernur se-Indonesia Perhatikan Eks Napi Teroris

Ketua BNPT Komjen Pol Suhardi (Foto: Paulina Herasmaranindar/kumparan)

Kepala BNPT Komjen Pol Suhardi Alius meminta kepada para kepala daerah untuk memperhatikan para mantan napi teroris dan mantan kombatan di negara berkonflik.

Suhardi mengatakan, ada 18 WNI yang dijemput BNPT dari Suriah beberapa waktu lalu. Mereka merupakan mantan kombatan di negara konflik. Dan mereka saat ini sudah dikembalikan ke tempat asalnya setelah menjalani tahap deradikalisasi.

"Kami men-share bahwa ada semacam tantangan buat pemda ke depan. Mereka kan punya ideologi yang sedemikian kerasnya dan itu ada di tengah masyarakat kita sekarang," kata Suhardi usai menjadi pembicara dalam Rapat Koordinasi Gubernur di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu (7/2).

Rapat koordinasi ini dihadiri oleh seluruh gubernur di Indonesia.

Dia mengatakan, materi yang disampaikan kepada seluruh kepala daerah itu untuk mengingatkan agar memberikan perhatian rutin bagi para mantan kombatan tersebut. Suhardi khawatir mereka akan kembali kepada ideologi kekerasan bila terus menerus dalam kondisi termarjinalkan.

"Kalau dia salah tolong diluruskan, diinformasikan ke kita (BNPT). Kalau kesulitan ekonomi tolong diberi akses supaya tidak kembali kepada ideologi kekerasan," tutur Suhardi.

"Ini yang perlu dilakukan, jangam sampai kejadian. Contoh dari 600 lebih dari eks napi teroris yang sudah keluar, ada tiga orang yang mengulangi perbuatannya. Thamrin, Cicendo, sama Kaltim. Walau persentase kecil, kita teliti itu karena masalah penerimaan di masyarakat,” imbuhnya.

Dia menambahkan, saat ini ada 600 eks napi teroris yang sudah keluar dari penjara. Namun, banyak mantan napi teroris yang tidak diterima di tengah masyarakat, bahkan oleh keluarga mereka sendiri.

Hal ini pernah dialami oleh Suhardi pada seorang eks napi teroris di Kalimantan Timur. Semua anggota keluarga tidak mau menerima sang eks teroris. Bahkan, istri dan anaknya.

“Ini kan kembali kepada kelompok semula. Ini yang kita jaga itu peran pemerintah daerah, tolong peran sertanya karena mereka mempunyai akses,” tutup Suhardi.