Ketika Diskusi ICW soal 75 Pegawai KPK Diganggu Penyelundup dengan Foto Porno
PerbesarICW mengungkapkan adanya upaya peretasan dalam acara diskusi mengenai nasib 75 pegawai KPK yang tak lulus Tes Wawasan Kebangsaan. Bahkan sempat ada penyelundup yang masuk ke dalam diskusi tersebut.
Diskusi bertajuk "Menelisik Pelemahan KPK Melalui Pemberhentian 75 Pegawai" itu digelar melalui media zoom yang kemudian ditayangkan melalui kanal youtube Sahabat ICW pada Senin (17/5).
ICW menyebut bahwa khusus untuk media zoom, hanya untuk panitia dan pembicara. Pembicara diskusi ini ialah para mantan Pimpinan KPK yakni Busyro Muqoddas; Adnan Pandu Praja; Saut Situmorang; Moch Jasin; Bambang Widjojanto; dan Agus Rahardjo. Sementara panitia dari ICW adalah Nisa Zonzoa, Kurnia Ramadhana, dan Tamima.
Dalam acara itu, sempat dijadwalkan turut hadir Laode M. Syarif dan Abraham Samad. Laode Syarif berhalangan hadir dan hanya memberikan pandangannya melalui video. Sementara Abraham Samad, menurut ICW, tidak bisa masuk room zoom.
"Tautan yang diberikan kepada pembicara Abraham Samad tidak dapat diakses tanpa alasan yang jelas," kata Peneliti ICW Wana Alamsyah kepada wartawan, Selasa (18/5).
Sementara dipantau dalam acara diskusi itu, sempat tampak layar menunjukkan nama Abraham Samad masuk dalam ruang diskusi itu. Selang beberapa saat kemudian, akun dengan bertuliskan nama Abraham Samad itu kemudian tampak menunjukkan foto porno di dalam handphone ke layar zoom.
Peristiwa ini terjadi saat M. Jasin sedang memaparkan pandangannya. "Ada yang masuk nih, Pak," ujar Kurnia Ramadhana pada saat itu.
Setelah itu, akun bertuliskan Abraham Samad itu tak muncul lagi. Diskusi tetap berlanjut.
Dalam diskusi itu, dua mantan pimpinan KPK Busyro Muqoddas dan Bambang Widjojanto alias BW pun mengakui ada upaya peretasan terhadap mereka.
Dalam webinar tersebut, Busyro mengaku HP miliknya telah diretas sebelum acara. Menurutnya, peretasan tersebut merupakan bagian reaksi yang tidak sependapat dengan kritikannya terhadap pelemahan KPK.
"Saya tidak hirau dengan reaksi buzzer-buzzer, wajar sekali dalam logika rezim sekarang ini, biarin saja. Bahkan ada yang di-hack, indikasi kuat barusan HP saya di-hack, diganggu-ganggu beberapa kali dan sejumlah teman menjelang webinar ini," ucap Busyro.
Saat berbicara, Busyro memang memprotes keras penonaktifan 75 pegawai KPK. Menurutnya, penonaktifan 75 pegawai merupakan bentuk mengamputasi KPK yang dilakukan pemerintahan Jokowi.
Tak cuma Busyro, BW mengaku akun WhatsApp miliknya sudah diretas sebelum acara. Sehingga ia sempat terlambat mengikuti diskusi virtual tersebut.
"Mohon maaf agak terlambat masuk karena HP saya diganggu, sangat diganggu, dan WhatsApp saya sekarang sudah di-hijack, ini saya pakai untung Telegram masih bisa," kata BW.
Wana Alamsyah mengungkapkan memang ada upaya penyelundup masuk ke media zoom itu dengan menggunakan nama pembicara atau staf ICW. Setelah masuk, penyelundup itu kemudian menunjukkan foto dan video porno. Bahkan mengganggu jalannya diskusi.
Ia mencatat ada 9 upaya peretasan pada saat diskusi tersebut, yakni:
Menggunakan nama para pembicara untuk masuk ke media zoom.
Menggunakan nama para staf ICW untuk masuk ke media zoom.
Menunjukkan foto dan video porno di dalam ruangan zoom.
Mematikan mic dan video para pembicara.
Membajak akun ojek online Nisa Rizkiah puluhan kali guna mengganggu konsentrasinya sebagai moderator acara.
Mengambil alih akun whatsapp kurang lebih 8 orang staf ICW. Sebagian nomor ada yang di-take over, sebagian sudah berhasil dipulihkan, sedangkan beberapa orang lainnya mengalami percobaan.
Beberapa orang yang nomor whatsapp-nya diretas sempat mendapatkan telepon masuk menggunakan nomor luar negeri (Amerika Serikat) dan juga puluhan kali dari nomor asal provider Telkomsel.
Percobaan mengambil alih akun Telegram dan e-mail beberapa staf ICW. Namun, upaya pengambilalihan gagal.
Tautan yang diberikan kepada pembicara Abraham Samad tidak dapat diakses tanpa alasan yang jelas;
"ICW menduga ini dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak sepakat dengan advokasi masyarakat sipil terkait penguatan pemberantasan korupsi . Pembungkaman suara kritis warga melalui serangan digital merupakan cara baru yang anti demokrasi. Maka dari itu, kami mengecam segala tindakan-tindakan itu dan mendesak agar penegak hukum menelusuri serta menindak pihak yang ingin berusaha untuk membatasi suara kritis warga negara," kata Wana.