Ketua DPD: Pembangunan RI Dikebut, tapi Kemiskinan Struktural Sulit Dientaskan

kumparanNEWSverified-green

ยทwaktu baca 2 menit

google
Ikuti kumparan di Google
info
Jadikan kumparan sebagai preferensi terpercayamu di Google
comment
1
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dalam pembukaan acara Sidang Tahunan MPR 2023 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023). Foto: Youtube/Sekretariat Presiden
zoom-in-whitePerbesar
Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dalam pembukaan acara Sidang Tahunan MPR 2023 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023). Foto: Youtube/Sekretariat Presiden

Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti menyampaikan pidato dalam sidang tahunan MPR/DPR dan DPD 2023 pada Rabu (16/8). LaNyalla menjabarkan capaian DPD selama 4 tahun terakhir.

Menurutnya, 136 anggota DPD RI dari 34 provinsi telah mengunjungi hampir semua kabupaten/kota di provinsi masing-masing.

"Sementara saya sendiri, selaku Ketua DPD RI, juga telah mengunjungi 34 provinsi dan sekitar 300 kabupaten/kota di Indonesia. Untuk melihat dan merasakan, serta mendengar langsung, apa yang disuarakan masyarakat di daerah," ucap La Nyalla.

Presiden Joko Widodo mengenakan pakaian adat Tanimbar, Maluku, bersama menteri Kabinet Indonesia Maju menghadiri Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR - DPD Tahun 2023 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8). Foto: Galih Pradipta/ANTARA FOTO

La Nyalla menjelaskan, DPD telah melihat dan merasakan langsung, pembangunan yang telah diupayakan secara cepat oleh pemerintah pusat. Khususnya pembangunan infrastruktur untuk menjawab kesenjangan pembangunan antara Jawa dan Luar Jawa.

"Tetapi kami masih menemukan fakta, persoalan fundamental yang dirasakan oleh masyarakat yang bermuara kepada dua persoalan mendasar yaitu ketidakadilan yang dirasakan masyarakat dan kemiskinan struktural yang sulit dientaskan oleh pemerintah daerah," ucap dia.

Meski begitu, DPD mengapresiasi upaya pemerintah pusat ang menempuh jalan dengan pemberian berbagai bantuan sebagai bantalan sosial kepada masyarakat dalam upaya pengentasan kemiskinan dan melalui puluhan program kementerian dan badan.

"Tetapi sekali lagi, program yang bersifat karitatif dan kuratif tersebut, hanya mengobati gejala dari suatu penyakit yang sesungguhnya," kata dia.

Presiden Jokowi (kemeja merah marun) mengunjungi serta membagikan bansos kepada para pedagang di Pasar Pinasungkulan, Kota Manado, Kamis (19/1/2023). Foto: Rusman/Biro Pers Sekretariat Presiden

Eks Ketum PSSI ini menjelaskan, persoalan yang sesungguhnya dan paling mendasar di Indonesia adalah, Indonesia sebagai bangsa telah kehilangan saluran dan sarana untuk membangun cita-cita bersama kita sebagai sebuah bangsa.

"Cita-cita bersama yang melahirkan tekad bersama, seperti yang pernah kita rasakan ketika bangsa ini mempertahankan proklamasi kemerdekaan kita. Sehingga negara ini, saat itu mampu melewati masa sulit dan ujian demi ujian dalam mempertahankan kemerdekaan," jelas La Nyalla.

La Nyalla menyebut, tekad bersama hanya bisa dirajut melalui saluran dan sarana yang memberikan ruang kedaulatan kepada rakyat sebagai pemilik negara.

"Dalam sebuah ikatan yang mampu menyatukan. Mampu memberikan rasa keadilan. Dan mampu menjawab tantangan masa depan melalui jati diri bangsa ini," kata dia.