Ketua DPRD DKI ke PSI: Uang Reses Bukan untuk Dikembalikan

Ketua DPRD DKI, Prasetyo Edi Marsudi. Foto: Darin Atiandina/kumparan

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi angkat bicara soal anggota fraksi PSI yang mengembalikan sisa dana reses Rp 752 juta. Menurut Prasetyo, dana reses adalah uang rakyat dan tidak semestinya dikembalikan.

“Uang reses itu bukan uang untuk dikembalikan, uang untuk masyarakat yang ada fasilitasnya, untuk bayar tenda, bayar panggung, makanan,” kata Prasetyo di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Jumat (27/12).

Dana reses memang digunakan untuk membayar sejumlah kebutuhan selama kunjungan ke daerah. Akan tetapi, Prasetio menegaskan dana reses seharusnya dipergunakan secara maksimal untuk mendengar aspirasi konstituen.

“Sebetulnya yang disebut dana reses itu masyarakat, si dewan ini ke tempat konstituennya. Dijelaskan apa yang sudah diperbuat kita semua,” ujar Prasetyo.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi jawab pertanyaan wartawan. Foto: Moh Fajri/kumparan

“Itu tujuannya ketemu masyarakat, ini ada sedikit uang ngumpulin orang. Pasang tenda, ajak makan, gimana kita komunikasi, diskusi, karena bukan apa-apa. Itu undang-undang yang harus dilaksanakan,” lanjutnya.

Ia lalu bercerita pengalaman saat dana reses yang diberikan untuk masyarakat kadang tidak cukup. Bahkan, tak sedikit anggota dewan yang akhirnya menggunakan dana sendiri.

“Dan dia kalau turun malah mungkin dia kekurangan dari uang segitu, itu kurang,” tutup politikus PDIP itu.

Sebelumnya, Fraksi PSI DKI Jakarta yang berjumlah delapan orang membuat gebrakan transparansi dengan mengembalikan sisa dana reses kepada DPRD DKI.

Masing-masing anggota dibekali dana Rp 306 juta. Dari total Rp 2,44 miliar yang diterima 8 anggota Fraksi PSI, hanya Rp 1,68 miliar saja yang digunakan.

Tetapi, pengembalian dana reses ini mendapat kritikan dari sejumlah dewan. Misalnya, anggota DPRD DKI Fraksi Gerindra, Syarif, menilai PSI justru tidak menyelesaikan semua titik yang semestinya didatangi selama reses.

“Menurut saya sih naif aja, anggota dewan itu kerjanya bukan begitu. Itu tugas dinasnya BPRD, tugasnya kasih duit. Yang penting itu menggunakannya, yang dimaksud efisiensi itu bukan begitu,” kata Syarif, Kamis (26/12).