Ketua DPRD Jakarta soal Wacana Sistem Pilkada Diubah: Ada Plus Minus

18 Desember 2024 15:41 WIB
ยท
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Ketua DPW PKS DKI Jakarta, Khoirudin di Kantor Fraksi PKS DPRD Jakarta, Rabu (7/8/2024). Foto: Luthfi Humam/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Ketua DPW PKS DKI Jakarta, Khoirudin di Kantor Fraksi PKS DPRD Jakarta, Rabu (7/8/2024). Foto: Luthfi Humam/kumparan
ADVERTISEMENT
Ketua DPRD Jakarta dari Fraksi PKS, Khoirudin, merespons wacana agar pemilihan kepala daerah kembali dilakukan di DPRD. Dia menilai, usulan ini ada sisi positif dan negatifnya.
ADVERTISEMENT
"Karena memang di beberapa tempat PKS juga tidak mendapatkan kursi, ada yang kursinya (DPRD) sangat kecil, di Jakarta, alhamdulillah menang, di Sumatra Barat, menang. Jadi ada plus minusnya," kata dia ketika ditemui di Hotel Dharmawangsa pada Rabu (18/12).
Khoirudin menambahkan, PKS masih melakukan kajian atas wacana itu. Menurut dia, tanggapan resmi bakal disampaikan oleh DPP PKS.
"Ketika pemilihan langsung, semua calon walau partai kecil sekalipun punya ruang yang sama untuk bisa terpilih, dan PKS diuntungkan banyak calon di PKS terpilih walaupun PKS kursi di nasionalnya cuma 53. Itu plusnya," jelas dia.
Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menyerukan wacana pemilihan kepala daerah tak lagi langsung, tapi dipilih oleh DPRD seperti era Orde Baru.
ADVERTISEMENT
Ide tersebut dilontarkan dalam sambutannya di acara perayaan HUT ke-60 Partai Golkar di SICC, Bogor, Kamis (12/12). Alasannya, ongkos pilkada kelewat mahal hingga menghabiskan triliunan rupiah.
Prabowo juga berkaca pada pemilihan kepala daerah di negara tetangga seperti Malaysia, Singapura dan India yang dinilai lebih efisien. Di negara-negara itu, selain memilih anggota DPRD, masyarakat juga dapat disebut mempercayakan pilihan kepala daerah pada mereka.