Ketua FTA soal Diskusi Dibubarkan Sekelompok Orang: Lebih Buruk dari Orde Baru
·waktu baca 7 menit
PerbesarDiskusi kebangsaan yang digelar para diaspora Indonesia di Hotel Grand Kemang, Mampang, Jakarta Selatan, pada Sabtu pagi (28/9), dibubarkan oleh sekelompok orang tak dikenal.
Acara yang digagas Forum Tanah Air (FTA) ini sedianya akan berbagi pikiran menjelang peralihan kepemimpinan nasional bulan ini.
"Ini sangat memalukan sekali. Kondisi ini jauh lebih buruk dari Orde Baru, kita mundur 40 tahun ke belakang. Sepertinya mereka bermaksud untuk memberikan shock therapy, tapi mereka salah memilih tempat dan salah sasaran," kata Chairman FTA, Tata Kesantra, dalam keterangan tertulis yang diterima kumparan, Sabtu (28/9).
Tata menyayangkan terkesan ada aksi pembiaran, sehingga perusuh bisa masuk ke venue acara di dalam hotel. Semestinya kepolisian yang berada di sekitar tempat acara bisa mencegah aksi anarkistis ini.
Kronologi
Tata menjelaskan, diskusi yang dihadiri juga para akademisi dan tokoh nasional ini diserang dan diobrak-abrik sebelum acara sempat dimulai. Sejak pukul 09.00 WIB, puluhan orang sudah berorasi di depan hotel dan menuntut diskusi dibubarkan.
Sekitar pukul 10.00 WIB mereka masuk ke ruang ballroom tempat diskusi berlangsung. Tata mengatakan, mereka berteriak dan mengancam supaya acara dibubarkan sambil mencabut backdrop dan banner, merusak layar Infocus, kursi, mikrofon, kamera, dan lainnya.
Para tokoh yang hadir tetap tenang dan tidak terpancing aksi perusuh. Mereka menyayangkan jelang peralihan kekuasaan justru dinodai dengan peristiwa yang merusak proses demokrasi.
Tokoh yang Hadir: Din Syamsuddin hingga Fachrurozi
Tokoh nasional yang hadir adalah Prof Din Syamsuddin, sejarawan Dr Batara Hutagalung, mantan Danjen Kopassus Mayjen (Purn) Soenarko, Brigjen (Purn) Hidayat Poernomo, Dr. Said Didu, mantan Menag dan Wakil Panglima TNI Jend (purn) Fachrurozi, Dr. Refli Harun, Dr Syafril Sofyan, Dr. Abraham Samad, Prof Chusnul Mar’iyah, Dr. Rizal Fadhilah (tokoh Jabar), advokat Aziz Januar SH, serta Merry, S.Ag.
"Ini kejahatan demokrasi dan anarkisme. Ini mengganggu kehidupan kebangsaan kita. Polisi tidak berfungsi sebagai pelindung dan pengayom rakyat, mereka diam saja. Saya protes keras terhadap polisi yang berdiam diri pada spanduk pendemo, mereka tulis Din Syamsuddin pemecah belah rakyat, padahal saya adalah tokoh pemersatu bangsa," kata intelektual muslim Din Syamsuddin.
Tata menyebutkan, kejadian ini akan menjadi berita buruk dari Indonesia, bagi diaspora yang berada di Amerika, Eropa, Australia, Asia dan Afrika.
"Ini memalukan, apa yang bisa kita tawarkan ke dunia. Ada orang-orang yang sudah lama tinggal diluar negeri, tapi kok dihadapkan dengan hal ini. Ini sangat memalukan sekali, karena acara ini disiarkan secara live," paparnya.
Tata sendiri yang baru tiba dari New York pekan lalu menjelaskan, FTA ingin membuat acara untuk mempertegas apa yang harus dilakukan menjelang pergantian kepemimpinan agar menjadi hal positif.
"Kami ingin mengusulkan perbaikan-perbaikan ke pemerintahan,” ujarnya.
“Demokrasi apa yang sedang terjadi di Indonesia ini? Terlihat pemerintah tidak hadir, contohnya pagi ini ada penyerangan secara barbar, dan apakah polisi bisa menangkap mereka? Saya tunggu polisi mengusut kelakuan brutal tadi, karena ada tiga orang satpam juga dipukuli (oleh perusuh)," kata mantan Danjen Kopassus, Mayjen (Purn) Soenarko.
Tata mengaku terkejut dengan kejadian anarkistis ini.
“Selama 25 tahun tinggal di Amerika dan sejak pagi saya sudah tahu ada yang demo di depan hotel dan kita biarkan, karena kita juga punya hak berkumpul dan berserikat seperti halnya pendemo. Dan pejabat polisi menjamin bahwa pendemo tidak akan masuk, namun ternyata 5 menit kemudian mereka masuk dan merusak secara brutal properti FTA yang ada. Tamu dan peserta yang hadir di sini adalah orang-orang yang peduli dengan bangsa ini,” tandasnya.
Ia memastikan FTA adalah forum pikiran dan diskusi politik kebangsaan yang merdeka dan tidak terafiliasi pada partai, LSM, dan tokoh tertentu.
Said Didu yang ikut hadir dalam acara ini menyayangkan pemerintah tak bisa hadir untuk melindungi rakyat.
“Saya pikir hari ini kita pantas berduka karena preman menyerbu orang yang mau bicara tentang demokrasi. Saya melihat aksi yang hampir sama seperti di Barcelona, dan yang di negeri ini yang baru saja terjadi, di mana pemerintah tidak bisa hadir untuk melindungi rakyat di negaranya. Artinya, ada pihak yang tidak ingin ada keadilan di negeri ini. Kami tidak akan diam dan kami akan jaga kedaulatan NKRI, dan akan kami hadapi siapa pun yang mencoba mengganggu rakyat," ucapnya.
Sementara Ahli Hukum Tata Negara, Refly Harun menyebut, perusakan yang dilakukan sekelompok orang tersebut merupakan tindak kriminal, apa lagi dilakukan di depan polisi.
“Demokrasi ini kampungan/primitif, jika mau demo, kan mereka tetap demo saja, tapi jika sudah masuk ruangan pertemuan orang lain dan merusak, itu namanya kriminal dan bukan delik aduan, bahkan mereka lakukan itu semua di depan polisi. Jadi kami ramai didatangi polisi, sementara mereka tidak melakukan apa pun untuk menindak tegas pelaku anarkistis,” ungkapnya.
“Jika demo bisa dilakukan di jalan, masa kita melakukan kegiatan di dalam ruangan tidak bisa? Talk di TV lebih ganas materinya. Di sini kita hanya menyampaikan ide dan gagasan, kita tidak bahaya. Tapi yang bahaya itu koruptor, dan mereka takut kita membongkar hal yang sesungguhnya. Orang takut, dengan orang yang berpikir itu beda. Pasti mereka itu primitif, masa takut dengan Prof Din dan kawan-kawan? Kita jalankan diskusi sampai acara selesai, sesuai dengan freedom association," sambung Refly.
Komentar Tokoh-tokoh
Berikut komentar para tokoh-tokoh lain yang ikut hadir dalam diskusi tersebut:
• Dr. Marwan Batubara
"Ada penanggung jawab, dan penanggung jawab itu ada di Jokowi. Jadi akan kita tuntut terlepas dari mungkin dia ada di balik ini. Jokowi harus bertanggung jawab. Selama ini kita sudah banyak menggugat agar Jokowi diadili, dan preman-preman itu tidak paham apa yang kita bahas. Preman itu tidak paham, tapi ada yang paham, tapi ini harus ditindaklanjuti, karena jika ini dibiarkan, maka akan mengganggu pemerintahan selanjutnya. Orang-orang asing akan melihat ada aksi primitif dibiarkan, maka ini harus dituntaskan, karena berita ini sudah tersebar ke seluruh dunia."
• Dr. Rizal Fadhilah
"Ini memalukan dan memilukan, karena FTA sebetulnya memberikan masukan ke pemerintah ke depan. Ini kulminasi dari rezim Jokowi selama 10 tahun, sebagai wajah premanisme tidak berbasis moral. Peristiwa ini tidak membuat kita takut, tapi memicu FTA dan forum lain untuk berjuang mengganti rezim jahat ini. Kalau saja di ujung pemerintahan masih tampil hal buruk, maka mereka harus diganti."
"Allah akan menghukum mereka yang terlibat hal-hal buruk. Dunia harus menegur dan mengkritik, serta mendorong agar rakyat bersuara, karena itu adalah kejahatan kemanusiaan, dan kita dukung FTA untuk berjuang."
• Dr. Batara Hutagalung
"Saya ingin meluruskan penulisan sejarah, yang ditemui pada buku 4 Pilar MPR yang dikeluarkan 2012 . Buku materi sosialisasi pilar MPR ini telah menjangkau 8 junta rakyat, dan rakyat yang tidak terlindungi tidak termasuk dalam junta itu. Anggaran sosialiasi buku tersebut sudah ada miliaran, bahkan anggaran tahun 2025 sudah dianggarkan 1.17 triliun untuk buku sosialisasi 4 pilar MPR. Isi dari 4 pilar itu terdiri dari Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, UUD NKRI 1945 sebagai konstitusi negara serta ketetapan MPR, NKRI sebagai bentuk negara, Bhineka Tunggal Ika sebagai semboyan negara."
"Kritik sejarah yang ada di buku tersebut sangat amburadul, menyesatkan, salah satunya pernyataan kemerdekaan Indonesia baru tahun 1949, dan terus disosialisasikan kesesatan itu kepada rakyat. Rakyat perlu memahami sejarah dengan benar, melalui pemahaman dengan benar pancasila dan UUD 1945."
• Krisnadwiyanto (Korwil Yogyakarta)
"Saya mengusulkan perlu edukasi tentang hukum pada masyarakat, yang dapat direalisasikan pada kehidupan sehari hari dari tingkat dasar hingga mahasiswa. Sejak diberlakukannya amandemen UUD 1945, terjadi kerancuan di banyak hal. Saya berharap agar masyarakat saling memahami hak berkumpul, berpendapat, berserikat, menghargai satu sama lain."
• Sudirman Hamidi (Korwil FTA Sumsel)
"Kita mulai sekarang kembali ke pancasila dan UUD 1945, karena dengan perubahan UU membuat bangsa ini lebih carut marut, membuat rakyat menderita dan tidak mendapatkan haknya."
"Semoga kejadian ini semakin memperjelas , bahwa inilah potret demokrasi di Indonesia yang sangat tidak demokrasi. Semoga FTA bisa menjadi trendsetter dalam menegakkan demokrasi Indonesia."