Ketua MA Bisa Batalkan Pelantikan OSO
PerbesarWakil Ketua Mahkamah Agung Suwardi tetap melantik Oesman Sapta Odang, Darmayanti Lubis, dan Nono Sampono sebagai pimpinan DPD dalam sidang paripurna yang digelar pada Selasa (4/4). Keputusan Suwardi ini menuai polemik. Sebagai salah satu pimpinan Mahkamah Agung, Suwardi melanggar putusan lembaganya sendiri bernomor 20 P/HUM/2017.
OSO, sapaan Oesman, sudah kadung dilantik. Lalu, apakah keputusan ini bisa dibatalkan?
Pakar Hukum dan Tata Negara Refly Harun menyatakan bahwa pelantikan OSO yang dilakukan oleh Suwardi bisa dibatalkan. Pembatalan keputusan bisa dilakukan oleh Hatta Ali selaku Ketua Mahkamah Agung dan atasan dari Suwardi. Dasar pencabutan pelantikan, kata Refly, adalah Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
"Bisa minta ke MA untuk membatalkan pelantikan itu. Ini kan pelantikan tindakan administrasi, bukan sebuah keputusan. Menurut UU Administrasi Pemerintahan, tindakan administrasi ini bisa dikoreksi atau dibatalkan oleh atasan," kata Refly ketika dihubungi kumparan (kumparan.com), Kamis (6/4).
Pasal 64 ayat 3 UU Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa keputusan pencabutan bisa dilakukan oleh atasan pejabat yang menetapkan keputusan. Bunyi pasal tersebut adalah:
(3) Keputusan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan:
a. oleh Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
b. oleh Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan; atau
c. atas perintah Pengadilan
PerbesarBaca juga: Sidang Paripurna Pemilihan OSO Ilegal
Refly mengatakan Hatta Ali wajib membatalkan keputusan yang dilakukan Suwardi tersebut. Selain itu, MA perlu meminta klarifikasi kepada Suwardi mengapa ia tetap melantik pimpinan DPD yang terpilih. Menurut dia, Suwardi telah melakukan pelanggaran karena melanggar putusan MA yang menetapkan bahwa masa jabatan pimpinan DPD adalah 5 tahun, sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPD Nomor 1 Tahun 2014.
"Ini harus dipertanyakan sikap Suwardi. Pimpinan MA harus meminta klarifikasi mengapa Suwardi ngotot melakukan hal tersebut," ujarnya.
PerbesarRefly menegaskan sejak awal pemilihan dan pelantikan OSO sebagai Ketua DPD tidak sah. Alasannya, melalui putusan bernomor 20 P/HUM/2017, MA sudah membatalkan Peraturan Tata Tertib DPD Nomor 1 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa masa jabatan pimpinan DPD adalah 2,5 tahun. Dengan pembatalan tersebut, maka Tatib yang berlaku adalah Peraturan Tata Tertib DPD Nomor 1 Tahun 2014 di mana masa jabatan pimpinan DPD adalah 5 tahun.
"Baik pemilihan sebelum dan setelah perubahan tata tertib. Sama-sama tidak sah karena tatib masa jabatan sudah dibatalkan MA dan sudah dicabut oleh pimpinan DPD, GKR Hemas dan Farouk Muhammad. Jadi tidak ada dasar untuk mengatakan masa jabatan pimpinan DPD berakhir," ujarnya.
Baca juga: Bunyi Putusan MA yang Tolak Pergantian Pimpinan DPD 2,5 Tahun