Kisruh SBM ITB Makin Memanas: Mahasiswa Resah hingga Nadiem Diminta Mediasi

11 Maret 2022 7:26 WIB
·
waktu baca 4 menit
comment
6
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Suasana kawasan gedung Sekolah Bisnis dan Manajemen (SBM) ITB yang sepi di Kawasan Kampus ITB, Bandung, Jawa Barat, Kamis (10/3/2022). Foto: Novrian Arbi/ANTARA FOTO
zoom-in-whitePerbesar
Suasana kawasan gedung Sekolah Bisnis dan Manajemen (SBM) ITB yang sepi di Kawasan Kampus ITB, Bandung, Jawa Barat, Kamis (10/3/2022). Foto: Novrian Arbi/ANTARA FOTO
ADVERTISEMENT
Polemik yang terjadi antara Sekolah Bisnis dan Manajemen (SBM) Institut Teknologi Bandung (ITB) dengan rektorat berbuntut panjang. Sejumlah pihak diminta untuk terlibat menengahi konflik masalah administrasi swakelola keuangan dan pengelolaan kampus antara SBM dengan rektorat ITB itu.
ADVERTISEMENT
Forum Dosen SBM ITB mengatakan karena konflik itu para dosen menghentikan kegiatan operasional alias mogok mengajar. Namun, hal itu dibantah oleh Kepala Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat ITB Naomi Haswanto. Naomi mengatakan kegiatan kuliah tetap ada namun dilakukan secara online (daring).
Kisruh yang terjadi merupakan dampak konflik berkepanjangan setelah Rektor ITB Reini Wirahadikusumah mencabut hak swakelola SBM ITB yang berdiri sejak tahun 2003 tanpa pemberitahuan dan kesepakatan pihak-pihak yang berkepentingan.
Polemik pencabutan hak swakelola SBM ITB ini berdampak kepada mahasiswa. Kegiatan belajar mengajar bagi mahasiswa sampai saat ini ditiadakan baik secara daring maupun luring. Mahasiswa diminta belajar secara mandiri.
Di sisi lain, pihak Rektorat menjelaskan, pihaknya ingin mengembalikan lagi sistem keuangan SBM ke dalam manajerial ITB secara keseluruhan. Bukan lagi berdiri secara otonom. Sebab selama ini, sejak tahun 2003 mengacu pada SK Rektor Nomor 203, SBM ITB menggunakan istilah swakelola dan otonomi.
ADVERTISEMENT
Ternyata, kata Naomi, berdasarkan audit BPK RI pada 3 Desember 2018, status keuangan swakelola otonomi itu tidak sesuai dengan Statuta ITB berdasarkan PP Nomor 65 Tahun 2013. Dalam rilis itu, Naomi tak menjelaskan pasal berapa dalam PP itu yang dimaksud.
SBM ITB merupakan salah satu kampus favorit. Kampus ini memiliki lingkungan akademik internasional dan memiliki predikat Unggul.
Kemendikbud Minta Rektor Selesaikan Kisruh
Dirjen Dikti Kemendikbud, Nizam. Foto: Rachmadi Rasyad/kumparan
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) Prof Nizam meminta permasalahan yang terjadi di ITB segera diselesaikan.
Prof Nizam meminta rektor ITB untuk segera mencari solusi dengan duduk bersama pengelola dan dosen-dosen SBM.
"Saya berharap dan mendorong pimpinan ITB bisa segera mencari solusi terbaik bersama pengelola dan dosen SBM," tutur Prof Nizam kepada kumparan, Kamis (10/3).
ADVERTISEMENT
Prof Nizam menilai masalah internal yang terjadi di sebuah kampus seharusnya diselesaikan melalui musyawarah dan regulasi yang berlaku. "Janganlah masalah internal berdampak pada mahasiswa. Kita sangat menyesalkan kalau mahasiswa dikorbankan," tegasnya.
Mahasiswa Resah
Spanduk dengan tulisan 'Maaf, SBM ITB Tidak Menerima Mahasiswa Baru Lagi' Terpasang di sekitar Kampus ITB pada Kamis (10/3). Foto: Rachmadi Rasyad/kumparan
Seorang mahasiswa mengungkapkan perkuliahan terakhir yang diikutinya pada Kamis (9/3), masih berjalan dengan normal, tanpa ada mogok dari dosen.
"Perkuliahan masih berjalan seperti biasa, dosen saya juga masih terpantau profesional dan aktif dalam menjadi fasilitator di kelas," ujar mahasiswa yang enggan disebut identitasnya kepada kumparan, Kamis (10/3).
Meski demikian, dia mengungkapkan bahwa beberapa dosen yang mengajar sempat menceritakan permasalahan antara SBM dengan Rektor ITB ini kepada mahasiswa.
Menurutnya dia dan teman-teman di kampus merasa resah dengan proses perkuliahan ke depannya.
ADVERTISEMENT
"Keresahan yang dirasakan peer group dan teman-teman mahasiswa pastinya mengenai kelangsungan perkuliahan kami. Soalnya ada email yang kami terima tentang rasionalisasi perkuliahan yang dilakukan oleh FD (forum dosen) SBM ITB. Dan ada beberapa hal juga terkait masa depan perkuliahan kami yang masih belum pasti, seperti business immersion (program magang) yang masih menggantung dikarenakan menunggu kepastian kurikulum dari pihak universitas," ujar mahasiswa ITB ini.
Nadiem Diminta Mediasi Kisruh SBM ITB
Mendikbudristek Nadiem Makarim memberikan keterangan di Kampus Unpad, Kota Bandung, dalam kegiatan Kampus Merdeka pada Senin (17/1). Foto: Rachmadi Rasyad/kumparan
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf mendorong Mendikbud Ristek Nadiem Makarim untuk turun tangan memberikan mediasi selaku Majelis Wali Amanah (WMA). Hal tersebut agar permasalahan segera teratasi.
"Saya sudah texting Mendikbud, mendorong beliau selaku Majelis Wali Amanah (MWA) mau memediasi rektor dan para dosen agar permasalahan ini bisa segera cair," kata Dede.
ADVERTISEMENT
Ia berharap kisruh yang terjadi antara pimpinan ITB dengan para dosen di SBM dapat segera terselesaikan.
"Mudah-mudahan beliau (Mendikbud) tergerak," imbuhnya.
Ridwan Kamil: Kedepankan Kepentingan Mahasiswa
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di IPDN Jatinangor. Foto: Dok. Ulfah Salsabila
Ridwan Kamil yang menjadi bagian dari Majelis Wali Amanat (MWA) di ITB mengimbau pihak rektorat dan para dosen ITB mengedepankan lebih dahulu kepentingan para mahasiswanya.
Kisruh dan aksi mogok yang dilakukan para dosen itu dinilainya tak patut ditiru. Jangan sampai, polemik di institusi mengakibatkan kegiatan belajar mengajar di SBM ITB menjadi terganggu.
"Kedepankan kepentingan mahasiswanya, yang orang tuanya titipkan jangan diganggu persoalan institusi, tetap asupan ilmu jangan terganggu, jangan ada pemberhentian KBM. Bukan hal baik untuk ditiru," kata Emil kepada wartawan di Gedung Sate Bandung pada Kamis (10/3).
ADVERTISEMENT
Emil mendorong penyelesaian konflik dilakukan secara musyawarah. Musyawarah yang digelar harusnya diinisiasi oleh MWA yang diketuai Yani Panigor. Di sisi lain, Emil mengaku sudah melobi sejumlah pihak agar musyawarah dapat segera dilaksanakan.
"Polemik di SBM ITB sebagai Majelis Wali Amanat (MWA) di semua perguruan tinggi negeri, sudah diarahkan agar dimusyawarahkan," ucap dia.