KKB Minta Tebusan Rp 5 M untuk Pilot Susi Air, Komisi I Dorong Negosiasi

Pilot Susi Air Captain Philip Mehrtens masih disandera TPNPB OPM. Foto: Dok. Istimewa

Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid menanggapi proses pembebasan pilot Susi Air Kapten Philips Mertens dari tangan pihak KKB Papua pimpinan Egianus Kogoya. Ia meminta pemerintah dan aparat keamanan mengutamakan negosiasi.

“Negosiasi harus diutamakan. Pemerintah dan aparat keamanan Indonesia harus bisa memastikan keselamatan sandera, tapi sekaligus tidak boleh merendahkan harga diri bangsa,” kata Meutya kepada wartawan, Kamis (6/7).

Meutya pun mengatakan pemerintah jangan berfokus pada pemenuhan tuntutan uang tebusan yang diminta KKB.

"Pemerintah jangan berhenti pada pemenuhan tuntutan uang tebusan kepada KKB dalam membebaskan pilot Susi Air. Harus ada pertimbangan langkah negosiasi lanjutan untuk meredakan aksi KKB yang masih terus terjadi sampai saat ini di Papua,” tuturnya.

Meski begitu, Meutya memahami urgensi bagi pemerintah dan aparat keamanan yang berencana memenuhi permintaan uang tebusan untuk menyelamatkan pilot Susi Air. Ia juga meyakini pemerintah dan aparat keamanan juga telah melakukan berbagai upaya strategis yang tidak semuanya bisa disampaikan ke publik.

"Keselamatan nyawa manusia memang paling penting, apalagi ini juga terkait dengan persoalan diplomatik dengan negara asal pilot yang disandera,” jelas Meutya.

“Kami di DPR juga percaya pemerintah bersama pihak keamanan telah memiliki pertimbangan yang matang dengan keputusan pemberian uang tebusan. Karena masalah ini juga telah melebar dari urusan keamanan menjadi menyangkut hubungan dengan negara lain,” lanjutnya.

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid usai Fit n Proper tes 13 calon dubes Indonesia di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (1/2). Foto: Zamachsyari/kumparan

Terlepas dari persoalan penyanderaan itu, politikus Golkar itu meminta pemerintah mencari penyelesaian yang komprehensif dalam menghadapi KKB. Sebab aksi-aksi kejahatan kemanusiaan KKB sudah tidak dapat ditolerir.

“Masalah KKB di Papua harus diselesaikan dari hulu ke hilir. Perlu pendekatan-pendekatan tepat yang komprehensif agar tuntas sampai ke akar-akarnya mengingat kekerasan yang dilakukan KKB terus berkepanjangan,” tegas Meutya.

Menurutnya, penyelesaian masalah KKB perlu melibatkan masyarakat lokal di Papua. Sebab, kata Meutya, warga Papua memiliki pendekatan dari sisi kearifan lokal.

"Selagi memperkuat personel keamanan di Papua, Pemerintah juga perlu mencari tambahan kekuatan lain. Kekuatan dari TNI/Polri bisa ditambah dengan bantuan warga atau komunitas lokal di Papua yang memahami struktur daerah, kondisi budaya serta adat istiadat di sana,” tutup dia.