Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2025 © PT Dynamo Media Network
Version 1.98.1
Komisi I DPR Bersuara soal Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Diplomat RI di Nigeria
31 Desember 2024 16:45 WIB
·
waktu baca 2 menitDiperbarui 21 Februari 2025 11:15 WIB

ADVERTISEMENT
Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi NasDem, Amelia Anggraini, meminta diplomat RI di Nigeria UH dipulangkan. UH diduga melecehkan mantan staf untuk dipulangkan ke Indonesia.
ADVERTISEMENT
Selain meminta untuk memulangkan UH, ia meminta Kemlu untuk mengusut kasus ini hingga tuntas.
“Sebagai Anggota Komisi I DPR RI, saya mendorong Kementerian Luar Negeri untuk segera mengambil langkah tegas, termasuk memanggil pulang Dubes yang bersangkutan guna proses penyelidikan lebih lanjut,” kata Amelia saat dihubungi, Selasa (31/12).
Terhadap kasus ini, Amelia mengedepankan prinsip asas praduga tak bersalah. Ia meminta penyelidikan dilakukan secara objektif dan profesional.
“Proses penyelidikan harus dilakukan secara objektif dan profesional, untuk memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Jika terbukti bersalah, harus ada konsekuensi tegas sesuai dengan hukum yang berlaku,” kata Amelia.
“Namun jika terbukti tidak bersalah, nama baik yang bersangkutan harus dipulihkan,” lanjutnya.
Amelia mendorong agar korban diberikan pendampingan psikologis untuk memastikan kondisi korban pulih.
ADVERTISEMENT
“Pemerintah juga perlu menjamin bahwa kasus seperti ini tidak terulang di kemudian hari melalui penguatan pengawasan internal di perwakilan diplomatik kita,” katanya.
Sebelumnya, UH diadukan oleh mantan staf kedubes ke sejumlah pihak berwenang dengan tuduhan melakukan pelecehan seksual dan pembalasan tidak sah.
Pengaduan itu terungkap dalam petisi yang berjudul "Permintaan Mendesak untuk Intervensi dalam Kasus Pelecehan Seksual, Intimidasi, dan Pemutusan Hubungan Kerja yang Melanggar Hukum" diajukan korban melalui tim pengacaranya, Bowyard Partners.
Dalam petisi yang salinannya diterima media Nigeria, Leadership.ng, tersebut tertulis bahwa pelecehan seksual itu terjadi pada 7 Februari 2024 saat korban yang seorang perempuan menjalankan tugas di KBRI Abuja, Nigeria. Saat ini korban sudah tidak bekerja di KBRI.
ADVERTISEMENT
(Berita ini mengalami perubahan judul dan isi artikel pada 21 Februari 2025 karena belum ada konfirmasi pada terduga. kumparan memohon maaf atas ketidaknyamanan)
Hak Jawab
Usra Hendra yang dilaporkan terkait kasus dugaan pelecehan ini sudah membantah yang dituduhkan. Usra memberikan hak jawab terkait berita ini.
Berikut berita hak jawab Dubes Usra: