Komisi I DPR dan BIN Petakan Daerah Rawan Pilkada: TNI-Polri Akan Backup

Calon Kepala BIN Letjen TNI (Purn) Muhammad Herindra bersiap mengikuti Rapat Paripurna Ke-4 DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/10/2024). Foto: Rivan Awal Lingga/ANTARA FOTO

Hari pencoblosan Pilkada serentak akan digelar pada 27 November 2024. Sebagai antisipasi potensi terjadinya hal yang tidak diinginkan, Komisi I DPR RI menggelar rapat dengan Badan Intelijen Negara.

Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, mengatakan ada tiga level daerah pada Pilkada yaitu rawan, sedang, dan ringan.

“Program prioritas yang disampaikan adalah bagaimana pertama mengamankan proses Pilkada yang akan berlangsung dalam 27 November yang akan datang dan peta-peta di daerah ada beberapa daerah yang dianggap berpotensi rawan, sedang, dan ringan,” kata Muzani saat ditemui usai rapat di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (4/11).

Ketua MPR RI Ahmad Muzani menghadiri gladi bersih Sidang Paripurna dengan agenda pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di Gedung Nusantara, Kompleks MPR/DPR, Jakarta, Sabtu (19/10/2024). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Menurut Muzani, Kepala BIN Muhammad Herindra telah menyampaikan jika akan terus berkoordinasi dengan Polri dan TNI sebagai garda terdepan pengamanan Pilkada terkait informasi ancaman.

“Tadi disampaikan dan Kepala BIN menyampaikan bahwa sebagai intel negara, beliau akan terus berkoordinasi dengan lembaga-lembaga penegak hukum lainnya yang terdepan yakni Polri dan tentu saja back up-nya adalah TNI,” ujarnya.

“Suplai informasi intelijen akan aktif dan akan disampaikan kepada lembaga-lembaga tersebut supaya sebagai garis depan polisi dan support TNI bisa lebih tepat sasaran,” sambungnya.

Muzani mengatakan, kriteria rawan adalah daerah yang pernah ada peristiwa membahayakan di Pilkada sebelumnya dan masyarakatnya pernah memberikan tuntutannya di masa lalu.

“Ya ada peristiwa ataupun tuntutan masyarakat di masa lalu yang bisa berpotensi menjadi kerawanan sehingga itu mestinya bisa menjadi sebuah atensi bagi lembaga penegakan hukum,” ungkapnya.

Muzani tak merinci daerah mana saja yang dapat dinilai rawan. Menurutnya, hal itu akan disampaikan Herindra di kemudian hari.

“Ya beberapa daerah, nanti biar Kepala BIN yang menyampaikan ada beberapa daerah yang dianggap rawan. Tapi, ada potensi-potensi yang dianggap rawan,” tuturnya.