Komisi I Rapat dengan BIN, Pastikan Tak Jadi Corong Pemenangan Paslon

Ilustrasi Pemilu. Foto: Dok Kemenkeu

Komisi I DPR RI menggelar rapat tertutup bersama Kepala BIN Muhammad Herindra. Rapat ini diketahui membahas tentang Pilkada serentak 2024 yang akan dilaksanakan pada 27 November mendatang.

Anggota Komisi I DPR RI, Yoyok Riyo Sudibyo, memastikan bahwa peran BIN pada pelaksanaan pesta demokrasi ini bukanlah sebagai corong pemenangan dari partai ataupun peserta perseorangan di Pilkada.

“Tadi sudah disampaikan bahwa BIN tidak menjadi corong untuk pemenangan dari sebuah partai atau perseorangan,” ujarnya usai rapat di DPR RI, Jakarta pada Senin (4/11).

Menurutnya, BIN tetap patuh kepada perintah Presiden Prabowo Subianto dalam mengamankan Pilkada serentak ini.

“Jadi BIN tetap tunduk patuh perintah dari Presiden,” tuturnya.

Pada rapat ini, salah satu yang dibahas adalah pemetaan wilayah rawan ancaman pada Pilkada. Menurut Yoyok, sudah ada plotting daerah yang dikategorikan rawan.

Ia menyebut daerah seperti Papua, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Aceh menjadi beberapa daerah yang disebut rawan itu.

“Kerawanan untuk Pilkada sendiri tadi sudah ada plotting-nya. Sudah ada plotting-nya ada di Papua, kemudian ada di Jawa Timur, ada yang nyampaikan di Jawa Tengah, ada yang nyampai di Aceh,” ungkapnya.

Di lokasi yang sama, Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, ada beberapa kategori daerah pada Pilkada nanti. Daerah rawan, sedang, dan ringan.

“Program prioritas yang disampaikan adalah bagaimana pertama mengamankan proses pilkada yang akan berlangsung dalam 27 November yang akan datang dan peta-peta di daerah ada beberapa daerah yang dianggap berpotensi rawan, sedang, dan ringan,” tuturnya.

Menurut Muzani, Herindra telah menyampaikan bahwa BIN nantinya akan terus berkoordinasi dengan Polri dan TNI sebagai garda terdepan pengamanan Pilkada terkait informasi ancaman.

“Tadi disampaikan dan kepala BIN menyampaikan bahwa sebagai intel negara, beliau akan terus berkoordinasi dengan lembaga-lembaga penegak hukum lainnya yang terdepan yakni Polri dan tentu saja back up-nya adalah TNI,” ujarnya.

“Supply informasi intelejen akan aktif dan akan disampaikan kepada lembaga-lembaga tersebut supaya sebagai garis depan polisi dan support TBI bisa lebih tepat sasaran,” sambungnya.