Komisi II DPR Bentuk Panja untuk Evaluasi Pembentukan Empat DOB Papua

Rapat Komisi II dan Kemendagri terkait DOB Papua, Senin (20/3). Foto: Annisa Thahira Madina/kumparan

Komisi II DPR RI membentuk panitia kerja (Panja) untuk mengevaluasi pembentukan dan penyelenggaraan pemerintahan empat daerah otonomi baru (DOB) di Papua. Ketua Komisi II, Ahmad Doli Kurnia, menjelaskan pembentukan panja ini diharapkan bisa mengawal efektivitas keberadaan empat DOB di Papua.

Pembentukan panja ini disepakati dalam rapat Komisi II DPR bersama Mendagri Tito Karnavian dan sejumlah penjabat (Pj) gubernur DOB Papua, Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), dan DPR Provinsi Papua Barat.

"Termasuk [memastikan] terbentuknya organisasi pemerintah daerah, serta terselenggaranya pemerintahan secara baik. [Karena itu] Komisi II DPR membentuk panitia kerja tentang evaluasi pembentukan dan penyelenggaraan pemerintahan di empat DOB di Papua," kata Doli dalam rapat kerja di Gedung DPR RI, Senin (20/3).

Doli melanjutkan, panja ini akan membahas spesifik berbagai persoalan di keempat DOB tersebut. Keempat daerah baru itu adalah Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Barat Daya, dan Provinsi Papua Tengah.

"Yakni yang berkaitan dengan kesehatan, pendidikan, pengadaan ASN, soal macam-macam yang berkaitan dengan implikasi dari pemekaran DOB, akan dibicarakan secara spesifik di panja ini, termasuk APBD," jelas Doli.

Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian mendukung pembentukan panja tersebut. Sebab menurutnya, bakal banyak masalah yang muncul setelah DOB dibentuk dan selama masa transisi.

"Sangat setuju sekali karena memang dari awal ini sesuai dengan UU, mitra kerja dari empat penjabat daerah otonomi baru adalah Komisi II dan dengan dibentuknya panitia kerja ini akan spesifik," ungkap Tito.

"Provinsi baru ini tentunya akan menambah jabatan-jabatan baru, termasuk juga peluang untuk dalam sistem politik yang baru. Adanya DPR Papua Selatan, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Pegunungan, yang juga akan menambah posisi baru dan akan memberikan check and balance yang lebih kuat di Papua," imbuhnya.

Turut hadir dalam rapat tersebut ialah Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo, Pj. Gubernur Provinsi Papua Barat Paulus Waterpauw, Pj. Gubernur Provinsi Papua Selatan Apolo Safanpo, Pj. Gubernur Provinsi Papua Tengah Ribka Haluk, Pj. Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Nikolaus Kondomo, dan Pj. Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Muhammad Musa'ad.

Plh. Gubernur Provinsi Papua Muhammad Ridwan Rumasukun berhalangan hadir karena mendampingi kunker Presiden Jokowi ke tiga kabupaten di Papua.