Komisi II DPR Tak Keberatan Banpol Berkurang Imbas Efisiensi Anggaran Kemendagri

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf ditemui di gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/2/2025). Foto: Abid Raihan/kumparan

Anggota Komisi II DPR RI tidak mempermasalahkan dana bantuan partai politik (Banpol) berkurang usai Kemendagri melakukan efisiensi anggaran.

Wakil Ketua Komisi II dari Demokrat, Dede Yusuf, menyebut efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Kemendagri juga diterapkan di hampir seluruh kementerian dan lembaga (K/L).

Ia pun menilai bahwa kebijakan ini adalah bagian dari strategi Presiden Prabowo Subianto dalam memperketat pengeluaran yang dianggap tak mendesak.

"Sebetulnya efisiensi anggaran berlaku di hampir semua K/L. Kita harus paham bahwa ini adalah kebijakan Pak Prabowo sebagai Presiden untuk mengetatkan anggaran-anggaran yang tidak perlu," ujar Dede Yusuf di gedung Parlemen, Jakarta, pada Senin (3/2).

Dede yakin pengurangan anggaran Banpol tak akan menjadi penghambat kinerja partai politik. Ia menyebut partai politik baru akan bekerja maksimal menjelang akhir masa pemerintahan atau sekitar tiga tahun setelah masa pemerintahan berjalan.

"Oleh karena itu, kita mengembalikan kepada partai-partai politik untuk memiliki kebijaksanaan agar bantuan-bantuan yang terkurangi tetap tidak menghalangi kinerja mereka," ucapnya.

Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia ditemui di gedung Parlemen, Jakarta pada Senin (3/2/2025). Foto: Abid Raihan/kumparan

Sama dengan Dede, Anggota Komisi II dari Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menilai efisiensi anggaran merupakan bagian dari kebijakan Prabowo untuk memprioritaskan program yang penting.

"Saya kira instruksi Presiden sudah jelas. Kita membutuhkan penghematan agar fokus pada program-program prioritas, seperti program makan gratis yang saat ini menjadi salah satu fokus utama," ujarnya.

Doli menyebut, pemangkasan anggaran demi masyarakat Indonesia harus diterima dengan lapang dada oleh partai politik, sebab kepentingan rakyat ada di atas kepentingan internal mereka.

"Kita harus terima. Kalau ada pilihan antara mementingkan kepentingan rakyat atau kepentingan partai politik, tentu kami memilih kepentingan rakyat," ucapnya.

"Jadi kita sama-sama tahu bahwa anggaran ini memang dikembalikan untuk rakyat. Kalau memang anggaran partai politik dikurangi demi kepentingan rakyat, kami ikhlas-ikhlas saja," sambungnya.

Sebelumnya, Tito mengungkap efisiensi anggaran Kemendagri pada tahun 2025 mencapai 57,46%. Ia menjelaskan bahwa Kemendagri hemat Rp 2.753.693.000.000 dari total pagu sebesar Rp 4.792.328.518.000. Dengan begitu, sisa pagu Kemendagri sebesar Rp 2.038.635.518.000 di tahun 2025.

Salah satu dari pemangkasan ini dirasakan oleh Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum), dari pagu anggaran Rp 234 miliar menjadi Rp 209 miliar.

“Dan ini sebagian besar terutama untuk bantuan partai politik,” jelas Tito.