Komisi II Sebut 40% Pj Kepala Daerah Tak Layak Mimpin: Tak Paham Pemerintahan

10 Juni 2024 16:41 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Rapat Kerja Mendagri dengan Komisi II di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/6/2024). Foto: Zamachsyari/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Rapat Kerja Mendagri dengan Komisi II di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/6/2024). Foto: Zamachsyari/kumparan
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang menyentil Mendagri Tito Karnavian soal penjabat (Pj) kepala daerah. Ia mengatakan hampir 40 persen Pj yang saat ini menjabat, tidak layak memimpin.
ADVERTISEMENT
Hal tersebut disampaikan Junimart dalam Rapat Kerja Mendagri dengan Komisi II di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/6).
"Yang pertama, tentu harus kita cermati menyangkut Pj-Pj ini, saudara menteri. Terus terang, hasil dari bukan hanya pengamatan ya, yang kami lihat, dengar, dan rasakan, hampir 40% para Pj ini memang tidak layak untuk menjadi Pj, saudara menteri," kata Junimart.
Mendagri Tito Karnavian melantik sembilan Pj Gubernur pengganti kepala daerah yang purna tugas per 5 September 2023 di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (5/9/2023). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan
Junimart menduga, hal tersebut terjadi karena stok sosok di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah tidak ada. Sehingga membuat Mendagri mengambil sosok dari luar Kemendagri.
"Dan kami pahami, kami sadari, kenapa sampai demikian, terus terang mungkin stok di Kementerian Dalam Negeri sudah habis, sudah habis yang akhirnya mengambil dari Kementerian lain, yang saudara menteri tidak paham tentang pola pikir dan mungkin mereka juga tidak paham tentang bagaimana tata kelola pemerintahan," ucapnya.
ADVERTISEMENT
Politikus PDIP ini menegaskan, untuk memilih Pj kepala daerah bukan hanya mereka yang paham dengan kondisi daerah tersebut. Tetapi juga mampu menyelesaikan permasalahan di daerah itu.
"Saudara menteri ya harus melihat juga bagaimana track record dari para Pj ini apakah dia mampu? Apakah dia memang paham? Ada orang paham, tapi nggak mampu pak, tidak mampu," tandas dia.