Komisi III Akan Kawal Pelaksanaan Sanksi Para Polisi yang Terlibat Kasus DWP

Ketua Dewan Kehormatan Demokrat, Hinca Pandjaitan, ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (22/9/2023). Foto: Paulina Herasmaranindar/kumparan

Komisi III DPR RI akan mengawal pelaksanaan sanksi yang dijatuhkan kepada para polisi yang terlibat dalam kasus pemerasan penonton Djakarta Warehouse Project (DWP) 2024.

Hal ini disampaikan oleh anggota komisi III, Hinca Panjaitan di gedung Parlemen, Jakarta pada Rabu (15/1).

“Kami mendengar itu, cepat responsnya, kami pun juga cepat ngerespons itu waktu itu, agar dibongkar apa yang terjadi karena menyangkut juga nama baik kita di negara lain,” ujarnya.

“Nah memang sudah direspons cepat untuk poin-poin yang disampaikan dan saya kira kepolisian yang paham betul cara memberi sistem hukuman mekanisme di mereka,” sambungnya.

Namun, mereka akan tetap mengawal pelaksanaan sanksi-sanksi yang telah dijatuhkan kepada para terduga pelaku pemerasan.

Hari pertama Djakarta Warehouse Project (DWP) Festival digelar pada Jumat (13/12) di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat. Foto: Vincentius Mario/kumparan

“Dan nanti pada kesempatan jumpa kita tanya lagi bagaimana detailnya sampe pelaksanaan sanksi yang mereka berikan,” ucap dia.

Menurut Hinca, mereka juga akan langsung meminta klarifikasi kepada Kapolri, Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, terkait kasus yang ramai di medsos ini.

“Nanti akan kami tanya [ke Kapolri] apakah anda tau? Apakah anda yang nyuruh kan bisa aja begitu kan. Kan sampe sekarang terjawab tidak berhenti di level direktur itu kan, ya sudah karena itu perlu kita dudukan pada posisi itu,” ujarnya.

Menurut Hinca, tidak ada dorongan agar Kapolri dicopot imbas dari kejadian ini.

“Jadi maksudnya, siapa yang melakukan kesalahan dia bertanggung jawab atas kesalahannya, kecuali memang dampak besar ya ada perintah dari atasan, kalau pandangan saya begitu,” ucapnya.