Komisi III Minta Jaminan BNPT soal 600 WNI Eks ISIS: Jangan Jadi Virus

Seorang tawanan ISIS di penjara Kota Hasakeh, Suriah. Foto: AFP/FADEL SENNA

Nasib sekitar 600 WNI eks ISIS yang kini berada di Suriah, tidak jelas. Ada wacana mereka dipulangkan ke Indonesia, namun memicu pro kontra karena dikhawatirkan jadi ancaman radikalisme baru di Tanah Air.

Wakil Ketua Komisi III DPR, Adies Kadir, menyebut wacana menerima mereka kembali ke Indonesia harus ada jaminan tidak menjadi virus bar

"Kita tahu ISIS ini kalau ada yang menyatakan virus ISIS ini lebih bahaya dari corona kalau masuk di sini. Jangan sampai nanti paham yang lain yang dulunya pernah kita tolak, kita banyak menolak beberapa paham termasuk komunisme dan lain-lain, ini apa bedanya," kata Adies di Gedung DPR, Senayan, Kamis (6/2).

"Bayangkan kalau kita menerima tiba-tiba dia lihat situasi di negara kita menurut mereka masih tetap seperti yang tidak diinginkan, kemudian menyebarkan paham-paham itu ke masyarakat yang di tingkat-tingkat bawah. Tentunya akan menjadi virus-virus yang berbahaya gitu," imbuhnya.

Menurutnya, Komisi III DPR akan memanggil BNPT untuk memberikan penjelasan terkait wacana tersebut. Dia meminta jaminan BNPT jika wacana itu direalisasikan.

"Kami akan menanyakan, apa betul bisa menjamin? Kalau bisa menjamin, ayo bagaimana jaminannya? Kan pertanyaannya begitu. Bagaimana jaminannya, siapa yang bertanggungjawab apabila orang ini terus kemudian melakukan hal-hal teror kembali. Apa BNPT mau bertanggung jawab?" bebernya.

Sekretaris Fraksi Golkar DPR itu sepakat dengan Presiden Jokowi harus berhati-hati menerima 600 orang WNI eks ISIS. Menurutnya, para WNI itu justru yang melepas kewarganegaraan Indonesia.

"Jangan salahkan kita, mereka yang meninggalkan negara kita kok. Mereka yang mengubah pahamnya dari Pancasila menjadi paham ISIS. Jadi bukan kesalahan kita," tuturnya.