Komisi IX Nilai Nanik S Deyang Sosok Tepat Nakhodai BGN: Paham Seluk Beluk
·waktu baca 3 menit
PerbesarWakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini menyambut positif penunjukan Nanik S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru. Ia berharap pergantian kepemimpinan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar berjalan lebih efektif dan minim risiko di lapangan.
Menurut Yahya, BGN memegang peran penting karena mengelola salah satu program prioritas nasional yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Karena itu, pembenahan kelembagaan dan tata kelola menjadi hal yang mendesak dilakukan.
"Saya memandang pergantian Kepala BGN oleh Nanik S. Deyang sebagai figur yang sangat tepat untuk menakhodai BGN,” kata Yahya kepada wartawan, Rabu (3/6).
“Pengalamannya yang intensif dalam melakukan pengawasan langsung ke berbagai daerah membuatnya sangat memahami seluk-beluk, dinamika, serta hambatan riil yang dihadapi program MBG di tingkat tapak selama ini," lanjutnya.
Meski demikian, Yahya menilai masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan oleh pimpinan baru BGN. Ia menyebut sedikitnya ada tiga aspek utama yang perlu menjadi perhatian agar pelaksanaan MBG dapat berjalan optimal.
Pertama, menurut Yahya, BGN perlu memperkuat tata kelola anggaran dan operasional. Mengingat program MBG menyerap dana negara dalam jumlah besar, transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prioritas utama.
"Yang pertama, perbaikan tata kelola anggaran dan operasional merupakan substansi mendasar yang perlu diperbaiki adalah transparansi dan akuntabilitas tata kelola keuangan serta manajemen distribusi,” kata Yahya.
Dia juga menekankan pentingnya pembenahan data penerima manfaat dan efisiensi rantai pasok agar distribusi program berjalan tepat sasaran.
“Termasuk perlu juga ada pembenahan akurasi data penerima manfaat dan efisiensi rantai pasok (supply chain) dari pusat hingga ke daerah harus dipastikan bebas dari kebocoran,” lanjutnya.
Aspek kedua yang perlu diperkuat adalah disiplin pelaksanaan dan standardisasi di lapangan. Yahya menilai seluruh unit penyedia makanan harus menjalankan prosedur operasional secara ketat untuk mencegah terjadinya insiden yang dapat merugikan masyarakat.
"Belajar dari beberapa insiden keracunan makanan yang sempat terjadi di lapangan, penegakan disiplin higienitas dan kualitas bahan baku menjadi harga mati demi mencapai target zero accident (nol kecelakaan kerja/pangan). Pengawasan berkala tidak boleh kendor,” papar Yahya.
Selain itu, ia menyoroti pentingnya koordinasi lintas sektor dan pemerintah daerah. Menurutnya, lemahnya sinergi antarinstansi sering menjadi hambatan dalam pelaksanaan program berskala nasional.
“Faktor ini merupakan salah satu titik lemah yang kerap menghambat program skala nasional adalah ego sektoral,” sebut Legislator dari Dapil Jatim VIII itu.
Karena itu, Yahya mendorong Kepala BGN yang baru untuk memperkuat kerja sama dengan berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah guna memastikan pengawasan program berjalan lebih terpadu.
“Sinergi ini sangat krusial, terutama dalam fungsi pengawasan terpadu di lapangan yang selama ini dinilai masih longgar," tegas Yahya.
Politikus Golkar itu berharap di bawah kepemimpinan Nanik, BGN dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan MBG sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap program tersebut.
“BGN diharapkan tidak hanya menjadi lembaga administratif, tetapi mampu bertransformasi menjadi motor penggerak perbaikan gizi nasional yang aman, disiplin, dan bebas dari insiden yang merugikan masyarakat,” pungkasnya.