Komisi X DPR Soroti Politisi dan Cukong Dirikan Perguruan Tinggi Swasta

Rapat Komisi X bersama Mendikbudristek Nadiem Makarim di DPR, Jakarta, Selasa (23/8/2022). Foto: Annisa Thahira Madina/kumparan

Anggota Komisi X Djohar Arifin menyinggung soal didirikannya perguruan tinggi dari kelompok oligarki. Keadaan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang saat ini dinilai tak mendapat perhatian dinilai akan semakin tergerus.

Ia meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) untuk lebih menaruh perhatian dan kepedulian kepada PTS.

“Cukong-cukong mendirikan PT itu masuk dari dana CSR, karena CSR 5 persen termasuk pendidikan jadi uang mereka ke situ-situ aja. Itu yang harus kita sikapi," ujar Djohar dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), Rabu (9/11).

Untuk itu, ia meminta PTS mulai mencari terobosan salah satunya dengan bekerja sama dengan PT dari Luar Negeri.

"Saran saya PT kita ini perlu buat terobosan, mungkin bisa kerja sama dengan pihak-pihak LN. Contoh dengan Malaysia, dia negara Commonwealth, lulusannya diakui di negara-negara persemakmuran,” imbuhnya.

Selain itu, ia menilai ada ketimpangan antara PTN dan PTS yang tercermin dari kebijakan anggaran yang diberikan oleh Pemerintah.

“Di PTN 94 persen, sementara untuk PTS hanya 6 persen. Sedangkan 73 persen mahasiswa ada di swasta, sangat tidak adil dan tidak layak seolah-olah mahasiswa dan pendidik swasta bukan Indonesia,” ungkapnya.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim (kedua kiri) saat menghadiri Rapat kerja komisi X DPR RI, Selasa (28/1). Foto: Helmi Afandi Abdullah/kumparan

Keresahan yang sama juga disampaikan oleh Ketua Dewan Pengurus Wilayah Forum Silaturahmi Doktor Indonesia (Forsiladi) Dr. Taufiqurahman.

“Persoalannya lagi ada banyak perguruan swasta yang didirikan kapital yang memiliki uang besar. Misal di Pancoran, oligarki masuk ke politik, mereka juga masuk ke dunia pendidikan. Banyak PT yang didirikan karena mereka menggunakan iuran yang murah, di Kuningan mau dibikin lagi baru,” ungkap Taufiq.

“Kalau regulasi ini enggak dibatasi maka ke depan tinggal tunggu kehancuran, dunia pendidikan hanya dimiliki yang berduit dan akses saja,” imbuhnya.

Ia berharap DPR dapat menyikapi dengan menyusun regulasi batasan untuk para politisi mendirikan PT. Selain itu, juga mendorong pemerintah, dalam hal ini Kemendikbud Ristek, untuk memperbaiki sistem pendidikan yang lebih adil terhadap PTS.

“Penerimaan mahasiswa PTS sekarang sulit, lantas kalau diterapkan dengan biaya mahal mahasiswa enggak mau, kalau murah maka pendidikan kita yang sulit. Maka kita harus bersaing dengan PTS-PTS yang dari kapital besar, oligarki masuk ke dalam, ini sangat kita sayangkan,” tandasnya.