Komnas HAM: Vasektomi Itu Hak Asasi, Jangan Ditukar Bansos

Ilustrasi Vasektomi untuk pria. Foto: stoatphoto/Shutterstock

Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Atnike Nova Sigiro, mengkritisi rencana Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi menukar bansos dengan vasektomi. Komnas Ham menilai, vasektomi merupakan hak asasi dan tak boleh ditukar dengan bansos.

"Itu juga privasi ya, vasektomi apa yang dilakukan terhadap tubuh itu bagian dari hak asasi. Jadi, sebaiknya tidak dipertukarkan dengan bantuan sosial atau hal-hal lain," kata Atnike saat dihubungi, Jumat (2/5).

Dia menjelaskan, dari segi penghukuman hal itu tak diperbolehkan. Sebab, bagian badan yang seperti itu, kata dia, ditentang dalam diskursus hak asasi.

"Penghukuman saja enggak boleh, pidana dengan penghukuman badan yang seperti itu sebetulnya bagian yang ditentang di dalam diskursus hak asasi, apalagi itu dipertukarkan dengan bantuan sosial. Itu otoritas tubuh, ya. Pemaksaan KB saja itu kan pelanggaran HAM," kata dia.

Direktur eksekutif jurnal perempuan, Atnike Nova Sigiro di acara summit on girls di Balai Kartini, Jakarta, Selasa (10/12). Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan

Sebelumnya, Dedi Mulyadi mengusulkan penerima bansos diberi syarat untuk vasektomi. Hal ini demi mendukung program Keluarga Berencana (KB). Usul ini menuai pro kontra.

"Udah jalan. Setiap orang yang ketemu saya minta bantuan, kemarin di Bandung sudah," kata Dedi Mulyadi kepada wartawan, Rabu (30/4).

Ia menjelaskan, program itu dijadwalkan setiap hari Rabu.

"Dan nanti setiap hari Rabu, itu dicatatkan nanti ada kegiatan vasektomi, dan vasektominya dikasih insentif Rp 500 ribu oleh gubernur," kata politikus Gerindra ini.