Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2025 ยฉ PT Dynamo Media Network
Version 1.98.1

ADVERTISEMENT
Ketua Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI ) Agung Suprio, berkeinginan untuk bisa mengawasi berbagai konten di media digital. Mulai dari YouTube, Netflix, bahkan Facebook.
ADVERTISEMENT
Menanggapi hal tersebut, pengamat penyiaran, Muhamad Heychael mengatakan, tak ada dasar hukum di KPI yang bisa melegitimasi impian Agung tersebut.
Menurutnya, KPI tidak bisa mengawasi konten untuk media digital karena peraturan antara media digital dengan media penyiaran itu berbeda. Lantas, apa perbedaannya? Simak berita selengkapnya pada tautan di bawah ini.