KPAI Dukung Dedi Mulyadi soal Larangan Siswa Bawa HP dan Motor ke Sekolah
·waktu baca 2 menit
PerbesarWakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Jasra Putra menyoroti kebijakan larangan membawa motor dan handphone (HP) bagi siswa SD-SMP di Jawa Barat.
“Ya kalau sepanjang itu untuk mendukung tumbuh kembang anak, tentu kita mendukung ya,” kata Jasra saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/5).
Namun, ia menekankan kebijakan pelarangan tidak bisa berdiri sendiri tanpa edukasi kepada orang tua.
“Namun tidak cukup pelarangan, ya perlu juga orang tua diedukasi. Karena kan rata-rata kan orang tua yang memfasilitasi motor-motor,” katanya.
Secara prinsip ia mendukung kebijakan ini khususnya larangan membawa motor. Apalagi aturan larangan membawa motor bagi siswa sudah sejalan dengan aturan perundang-undangan yang mengatur usia minimal dan kewajiban memiliki surat izin mengemudi (SIM).
“Misalnya soal membawa motor ya, dalam aturan Undang-Undang Lalu Lintas, kan ada orang yang usia-usia tertentu yang bisa membawa kendaraan. Misalnya harus ada surat izin mengemudi, kemudian dari SIM itu baru dia punya hak untuk membawa kendaraan,” jelasnya.
Ia juga menyebut data kecelakaan lalu lintas menunjukkan banyak anak menjadi korban, khususnya di kendaraan roda dua.
“Ya saya kira hal itu kan positif ya. Karena kalau kita lihat selama ini angka kecelakaan tertinggi itu kan di roda dua. Dan anak juga banyak menjadi korban,” lanjut Jasra.
Selain itu, KPAI juga meminta pemerintah daerah meninjau pemberlakuan aturan ini di daerah-daerah yang belum terjangkau akses transportasi publik.
“Nah kemudian kedua, harus juga dilihat kesulitan-kesulitan anak kita. Karena kan tidak semua desa yang ada dimanapun terakses oleh kendaraan umum. Itu juga harus menjadi perhatian,” tuturnya.