KPK Merasa Tak Dihargai oleh Komisi III DPR

27 November 2019 12:32 WIB
comment
4
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meghadiri rapat dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Senayan, Jakarta. Foto: Efira Tamara Thenu/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meghadiri rapat dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Senayan, Jakarta. Foto: Efira Tamara Thenu/kumparan
ADVERTISEMENT
Komisi III DPR mengkritik kinerja KPK dalam rapat kerja bersama di DPR. Wakil Ketua Komisi III DPR Fraksi Gerindra Desmond Mahesa menilai KPK selama ini berjalan sendiri untuk mengatasi korupsi.
ADVERTISEMENT
Padahal, menurut Desmond, perlu ada kerja sama antara kelembagaan dan KPK untuk mengatasi korupsi di Indonesia. Sementara, dia menilai KPK tak menjelaskan respons dari kelembagaan terhadap pemberantasan korupsi.
Desmond menilai, respons kelembagaan menjadi salah satu unsur bagi Komisi III untuk melakukan pengawasan ke depannya terhadap pencegahan korupsi.
Suasana saat rapat evaluasi KPK di komisi III DPR RI, Rabu (27/11). Foto: ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
"Dari semua gagasan kelembagaan yang tadi, respons kelembagaan itu terhadap konsep KPK yang bagus ini gimana? Agar kami Komisi III paham. Misal di Dagri (Kemendagri-Red) soal dana desa dan lain-lain. Ini kan suatu parameter pencegahan yang dibikin KPK, tapi respons kelembagaan, pemerintah itu gimana," ujar Desmond di ruang rapat Komisi III DPR, Rabu (27/11).
"Jadi saya lihat, maaf ya, Pak Agus dan pimpinan KPK lain, seolah-olah KPK jalan sendiri dan lembaga enggak merespons. Jadi enggak akan tercapai. Bagi kami gimana kami awasi ke depan," lanjutnya.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo (kiri) berbincang dengan Wakil Ketua KPK La Ode Muhammad Syarif di Komisi III DPR RI, Rabu (27/11). Foto: ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Merespons hal itu, Ketua Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menilai KPK telah melakukan banyak hal termasuk memberikan rekomendasi kepada kementerian maupun BUMN. Namun, nyatanya dari rekomendasi yang ada, banyak yang tak dijalankan. Terlebih kemudian tak diproses hukum oleh lembaga peradilan ketika nyatanya itu melanggar hukum.
ADVERTISEMENT
Oleh karena itu, dia mengatakan KPK merasa tak dihargai oleh seluruh pihak, termasuk DPR dalam hal pencegahan.
"Banyak sekali rekomendasi KPK itu dan saya terus terang saya kadang agak merasa tidak dihargai termasuk oleh Bapak-bapak. Ah pencegahan KPK tidak melakukan apa-apa. We do a lot, tapi enggak ditulis juga dengan teman media di atas (balkon-Red)," kata Laode.