KPK: Metode Pelatihan Daring Kartu Prakerja Berpotensi Rugikan Negara
PerbesarKPK menemukan sejumlah permasalahan dalam program Kartu Prakerja. Salah satunya dalam hal pelaksanaan program.
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut ada sejumlah potensi yang mungkin timbul dalam pelaksanaan program Kartu Prakerja.
"Metode pelaksanaan program pelatihan secara daring berpotensi fiktif, tidak efektif dan merugikan keuangan negara," kata Alex dalam konferensi pers terkait Hasil Kajian Program Kartu Prakerja di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (18/6).
Menurut dia, hal tersebut karena metode pelaksanaan pelatihan dilakukan secara satu arah. Selain itu, tidak ada pengawasan terhadap peserta dalam menyelesaikan pelatihan.
"Lembaga pelatihan sudah menerbitkan sertifikat meskipun peserta belum menyelesaikan keseluruhan paket pelatihan yang telah dipilih," kata Alex.
"Peserta sudah mendapatkan insentif meskipun belum menyelesaikan seluruh pelatihan yang sudah dibeli, sehingga negara tetap membayar pelatihan yang tidak diikuti oleh peserta," imbuh dia.
Berdasarkan hal tersebut, KPK pun merekomendasikan adanya perbaikan. Salah satunya soal mekanisme kontrol.
"Pelaksanaan pelatihan daring harus memiliki mekanisme kontrol agar tidak fiktif, misalnya pelatihan harus interaktif sehingga bisa menjamin peserta yang mengikuti pelatihan mengikuti keseluruhan paket," ujar dia.
Menurut Alex, temuan itu sudah dipaparkan kepada Kementerian Koordinator Perekonomian serta pihak terkait lainnya. Rekomendasi pun sudah disampaikan.
Kartu Prakerja menjadi salah satu program pemerintah dalam menanggulangi dampak wabah virus corona. Pemerintah berharap program ini dapat menjadi jaring pengaman sosial untuk meringankan beban hidup pekerja korban PHK. Anggaran disiapkan untuk program ini mencapai Rp 20 triliun.
***
(Simak panduan lengkap corona di Pusat Informasi Corona)
***
Yuk! bantu donasi atasi dampak corona