KPK Panggil Ulang Hasto 20 Februari 2025, Pengacara: Hasto Akan Datang

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (13/1/2025). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Kuasa hukum Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Maqdir Ismail, mengungkapkan bahwa kliennya akan memenuhi pemanggilan ulang oleh KPK pada Kamis (20/2).

Maqdir menyebut, pihaknya telah menerima surat panggilan yang dilayangkan oleh KPK. Hasto pun akan direncanakan datang bersama para kuasa hukumnya.

"Betul, panggilan [surat panggilan ulang KPK] tersebut telah diterima. Kami merencanakan untuk datang," ujar Maqdir saat dikonfirmasi, Selasa (18/2).

"Rencananya, Mas Hasto akan datang bersama PH [penasihat hukum]," tegas dia.

Juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto, menyebut bahwa surat panggilan kedua itu dilayangkan lantaran penyidik menilai tidak ada alasan yang patut dan wajar bagi Hasto untuk tidak menghadiri pemeriksaan pada Senin (17/2) kemarin.

"Jadi, penyidik menilai tidak ada alasan yang patut dan wajar untuk [Hasto] tidak menghadiri panggilan sebagai tersangka hari ini," ucap Tessa.

"Oleh sebab itu, akan dilayangkan kembali surat panggilan kedua, info yang saya dapatkan dari penyidik," sambungnya.

Hasto Ajukan Praperadilan Lagi

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menghadiri acara HUT PDIP ke-52 di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Jumat (10/1/2025). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Adapun Hasto mengajukan penundaan pemeriksaannya lantaran kembali mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Pada Kamis (13/2) kemarin, gugatan praperadilan yang sebelumnya dilayangkan Hasto diputuskan tidak dapat diterima oleh hakim tunggal PN Jakarta Selatan Djuyamto.

Hakim Djuyamto menilai, permohonan praperadilan Hasto gugur karena tidak memenuhi syarat formil. Sebab, gugatan tersebut dinilai tidak jelas atau kabur.

Dalam permohonannya, Hasto mempersoalkan dua status tersangka yang diterbitkan KPK berdasarkan atas dua surat perintah penyidikan (Sprindik). Dua sprindik itu yakni:

Menurut Djuyamto, penetapan tersangka terhadap Hasto dengan dua Sprindik tersebut terkait dengan dugaan dua tindak pidana berbeda yang disangkakan kepada Hasto, yakni dugaan tindak pidana perintangan penyidikan dan dugaan tindak pidana memberi janji atau hadiah kepada penyelenggara negara. Harusnya praperadilan diajukan juga dalam dua permohonan, tidak disatukan.

Kubu Hasto kemudian resmi mengajukan gugatan praperadilan kembali dan telah diterima oleh PN Jakarta Selatan pada Senin (17/2).

Humas PN Jakarta Selatan Djuyamto menyebut, bahwa praperadilan yang diajukan Hasto teregister secara terpisah dan dengan nomor perkara yang berbeda.

Adapun Hasto dijerat oleh KPK sebagai tersangka dalam dua perkara, yakni dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) DPR RI dan dugaan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku.

"Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 telah masuk dua permohonan praperadilan atas nama Pemohon Hasto Kristiyanto dengan Termohon KPK RI," kata Djuyamto.

Untuk perkara suap, gugatan praperadilan tersebut teregister dengan nomor perkara 23/Pid.Pra/2025/PN JKT.SEL. Gugatan itu akan disidangkan oleh Hakim tunggal PN Jakarta Selatan Afrizal Hady.

Sementara itu, untuk perkara dugaan perintangan penyidikan, gugatan praperadilan teregister dengan nomor perkara 24/Pid.Pra/2025/PN.Jkt.Sel. Untuk gugatan itu, kata dia, akan diadili oleh Hakim tunggal PN Jakarta Selatan Rio Barten Pasaribu.

"Sidang pertama untuk agenda panggilan para pihak dijadwalkan pada Senin tanggal 3 Maret 2025," pungkasnya.