KPK Sita Tanah & Bangunan Senilai Rp 3,5 M Terkait TPPU Eks Gubernur Malut

Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba menaiki mobil tahanan KPK usai konferensi pers penetapan dan penahanan tersangka terkait korupsi di lingkungan pemerintah Provinsi Maluku Utara, di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (20/12/2023). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

KPK melakukan penyitaan berupa satu bidang tanah dan bangunan yang berada di wilayah Jakarta senilai kurang lebih Rp 3,5 miliar.

Penyitaan itu berkaitan dengan pengusutan perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) oleh eks Gubernur Maluku Utara (Malut) Abdul Gani Kasuba. Abdul Gani telah dijerat sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

"Pada hari ini, Rabu (11/9/2024), KPK telah melakukan penyitaan 1 bidang tanah dan bangunan (rumah) di wilayah Jakarta dengan taksiran senilai Rp 3,5 miliar," ujar juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto kepada wartawan, Rabu (11/9).

KPK sita 1 bidang tanah & bangunan di Jakarta senilai Rp 3,5 miliar terkait kasus TPPU dengan tersangka mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba, Rabu (11/9/2024). Foto: Dok. KPK

"Penyitaan dilakukan terkait penanganan perkara TPPU tersangka AGK (eks Gubernur Malut)," lanjut dia.

Saat ini, KPK memang tengah mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) oleh Abdul Gani Kasuba. Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara Abdul Gani.

KPK sita 1 bidang tanah & bangunan di Jakarta senilai Rp 3,5 miliar terkait kasus TPPU dengan tersangka mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba, Rabu (11/9/2024). Foto: Dok. KPK

Satu orang tersangka baru telah dijerat. Dia adalah penyuap Abdul Gani, bernama Muhaimin Syarif.

Syarif diduga menyuap Abdul Gani Kasuba terkait dengan pengadaan barang dan jasa dan pengurusan perizinan di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Nilai suapnya mencapai Rp 7 miliar.

Pemberian suap itu terkait proyek:

• Proyek di Dinas PUPR Provinsi Maluku Utara; dan

• Pengurusan Perizinan IUP Operasi Produksi PT Prisma Utama Di Provinsi Maluku Utara;

• Pengurusan Pengusulan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) ke Kementerian ESDM Republik Indonesia yang ditandatangani Abdul Gani sebanyak setidaknya 37 perusahaan melalui Syarif selama 2021-2023 tanpa melalui prosedur yang sesuai.